BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk mengatur pengembalian kepemilikan kebun plasma sawit kepada masyarakat lokal. Regulasi ini ditujukan agar manfaat ekonomi dari perkebunan kelapa sawit lebih banyak dinikmati warga Kotim, bukan masyarakat dari luar daerah.
"Saya menyusun rancangan perda (Raperda) yang kita ajukan ke Bapemperda DPRD Kotim. Kemarin saya mengecek di salah satu grup perusahaan, ternyata di grup BGA Group itu setiap bulan membagi hasil plasma kurang lebih Rp95 miliar," kata Halikinnor, Sabtu, 14 November 2026.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan pengurus DPC PKB Kotim periode 2026-2031.
Dia mengungkapkan, rencana penyusunan regulasi tersebut berawal dari temuannya mengenai kepemilikan kebun plasma yang sebagian justru tercatat atas nama warga luar Kotim.
Halikinnor mengaku telah meminta data untuk mengevaluasi surat keputusan calon petani dan calon lokasi (SK CPCL) kebun plasma. Dia ingin penerima manfaat dipastikan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address, dengan identitas kependudukan sebagai warga Kotim.
Namun, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan penerima plasma yang berdomisili di sejumlah daerah, seperti Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta hingga Surabaya. Dari penelusuran, diketahui kepemilikan plasma berpindah tangan karena sebagian warga Kotim menjual kartu plasma pada masa awal perkebunan sawit beroperasi.
"Sebagian besar malah warga orang lain, ternyata setelah ditanyakan kenapa sebabnya kok orang lain yang terima?Ternyata itu dulu dijual oleh warga kita," ujarnya.
Saat itu, hasil kebun plasma dinilai belum menjanjikan sehingga sebagian masyarakat memilih menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti membeli kendaraan bermotor.
"Yang namanya hasil awal kan buah pasir atau apa, mungkin hasilnya cuma Rp500, ada Rp700, sehingga warga kita yang mungkin membutuhkan (uang) ada yang beli motor dijualnyalah misalnya," bebernya.
Kondisi tersebut kini berbeda. Seiring meningkatnya produktivitas dan harga sawit, hasil plasma yang diterima bisa mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta per kartu setiap bulan. Jika satu keluarga memiliki empat kartu plasma, pendapatan yang diperoleh bahkan bisa mencapai Rp20 juta per bulan.
"Kalau masyarakat lokal kita yang menerima manfaat plasma itu, harusnya orang kita lokal yang menikmati. Istilahnya tidak ada lagi yang miskin. Makanya itu saya coba menarik kembali," tambahnya.
Meski demikian, Halikinnor menegaskan pengembalian kepemilikan plasma tidak akan dilakukan tanpa memperhatikan pihak yang saat ini memegang hak tersebut. Pemerintah daerah berencana menyiapkan mekanisme kompensasi agar prosesnya memiliki dasar hukum dan tidak mengabaikan transaksi yang telah berlangsung.
Dia menjelaskan, pihak yang membeli plasma nantinya tetap akan memperoleh kompensasi atas hak yang dikembalikan. Dengan demikian, pembeli tidak hanya telah menikmati hasil plasma selama beberapa tahun, tetapi juga menerima penggantian uang atas kepemilikan yang dilepaskan.
"Sehingga saya membuat peraturan daerah dulu. Harus ada payung hukum untuk bagaimana kita nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar supaya itu ditarik kembali. memang mereka sudah menikmati berapa tahun ini, sudah menikmati sebenarnya. tapi tetap kita berikan kompensasi. Artinya tetap perusahaan sudah bersedia membayar yang dulu dia dijual oleh warga kita, dia terima lagi," ucapnya.
Halikinnor meminta dukungan seluruh partai politik di DPRD Kotim agar pembahasan Raperda tersebut dapat dipercepat. Dia berharap regulasi itu mulai diterapkan paling cepat pada pertengahan 2027 atau paling lambat akhir 2027.
"Harapan kita begitu, jadi harus ada payung hukumnya. Makanya saya minta dukungan semua partai politik yang ada di DPRD supaya secepatnya ini bisa terealisasi," tegasnya.
Selain persoalan kepemilikan, Halikinnor juga menyoroti perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma. Berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, hampir seluruh grup perusahaan telah memberikan plasma, tetapi persentase realisasinya berbeda-beda.
BGA Group, misalnya, disebut telah merealisasikan plasma lebih dari 40 persen. Sementara itu, perusahaan lain masih ada yang berada di kisaran 20 persen.
Dia menyebut Sinarmas sebagai salah satu grup perusahaan yang belum memberikan plasma berdasarkan data sementara yang dimilikinya. Persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan sejumlah pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi dan Polda Kalteng.
Halikinnor menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengejar pemenuhan kewajiban plasma oleh perusahaan perkebunan. Dia juga memastikan penerbitan SK CPCL ke depan harus memenuhi ketentuan administrasi dan benar-benar mengutamakan warga lokal.
"Saya akan menandatangani CPCL, tidak mau tidak by name by address. Harus KTP dengan alamat yang bersangkutan, warga kita sesuai aturan," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
