BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mendorong pengelola Masjid Agung Wahyu Al-Hadi di kawasan Islamic Center mengembangkan kegiatan usaha di lingkungan masjid.

"Jadi hari ini tadi kita merapatkan khususnya masalah penanganan Islamic Center secara keseluruhan dan terutama pengurus pengelolaan masjid Wahyu Al-Hadi. Jadi, saya menerima laporan bagaimana pelaksanaan operasional masjid itu selama ini dan bagaimana nanti pengembangan ke depan," kata Halikinnor, Senin, 9 November 2026.

Menurutnya, posisi Masjid Agung Wahyu Al-Hadi cukup strategis untuk dikembangkan menjadi tempat persinggahan atau rest area. Karena itu, aktivitas di kawasan masjid diharapkan tidak hanya terpusat pada pelaksanaan ibadah salat wajib, tetapi juga diisi kegiatan keislaman seperti tadarus Al-Qur'an dan pengajian.

Halikinnor juga mengusulkan pengembangan usaha yang dapat melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa fasilitas yang bisa dipertimbangkan di antaranya rumah makan, tempat bersantai, hingga lokasi untuk menikmati kopi.

"Kita berharap pengurus ini tidak hanya rutinitas mengisi waktu hanya untuk salat ibadah wajib, misalnya, tapi juga pengembangan keislaman, misalnya tadarus Al-Qur'an, ada pengajian-pengajian juga seperti itu," ujarnya.

Ia berharap masyarakat yang berkunjung ke kawasan tersebut dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Selain menunaikan ibadah, pengunjung juga bisa beristirahat dan menikmati fasilitas yang tersedia, sementara pelaku UMKM mendapat ruang untuk mengembangkan usahanya.

"Jadi itu harapan kita dengan pengurus di sini karena seluruh biaya operasional itu ditanggung pemerintah daerah, tetapi kita harapkan ke depan berkembang," tambahnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan masjid selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Masjid. Sebelumnya sempat ada wacana untuk membentuk yayasan sehingga Masjid Agung Wahyu Al-Hadi mandiri. Namun, kalau membentuk yayasan memerlukan proses yang cukup panjang.

Halikinnor menyebut, jika pengelolaan dialihkan menjadi yayasan maka biaya operasional diambil dari infak. Sementara itu pemasukan infak masjid saat ini sekitar Rp195 juta, sedangkan kebutuhan operasional mencapai lebih dari Rp300 juta.

"Kalau hanya yayasan namanya saja tapi misalnya berharap hanya infak untuk mengelola itu tidak mungkin. Sementara hasil infak tadi hanya kurang lebih Rp190 juta, padahal kebutuhan Rp300 juta lebih. Berarti tekor," ungkapnya.

Oleh karena itu Pemkab Kotim memutuskan pengelolaan masjid tetap berada di bawah Badan Pengelola Masjid Wahyu Al-Hadi.

Keputusan itu juga diperkuat setelah pengurus melakukan studi tiru ke masjid Darussalam Palangka Raya dan masjid di Banjarmasin yang tetap dikelola oleh badan pengelola masjid, tetapi berkembang dengan mengembangkan usaha.

"Untuk itu maka ke depan itu kita tetap dikelola oleh badan pengelola Masjid Wahyu Al-Hadi, tidak hanya masjid, pengembangan Islamic Center pun koordinasi dengan pemerintah daerah," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)