BORNEONEWS, Sampit – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, yang mengalami atau mengetahui tindakan perundungan (bullying) kini dapat melaporkannya melalui layanan pengaduan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0858 4558 8819 maupun dengan mendatangi langsung kantor DP3AP2KB Kotim. Pelapor juga diperbolehkan merahasiakan identitasnya.
Kepala DP3AP2KB Kotim, Achmad Yusi, mengatakan layanan tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat melaporkan tindakan perundungan, terutama yang dialami anak-anak.
"Kalau melihat ada kasus bullying atau semacamnya, kami sudah menyediakan nomor pengaduan, yakni 0858 4558 8819. Masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor agar laporan tersebut segera kami tangani," kata Yusi di Sampit, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan perundungan sangat penting agar penanganan dapat dilakukan sejak dini.
Perundungan tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga berpotensi mengganggu kondisi psikologis, kesehatan mental, serta perkembangan sosial dan pendidikan anak.
Yusi menjelaskan, salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam penanganan kasus perundungan adalah keengganan korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.
Sebagian korban merasa takut karena menganggap pelaku memiliki kekuatan atau pengaruh lebih besar sehingga mereka memilih diam dan tidak meminta pertolongan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, DP3AP2KB Kotim memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan pengaduan tanpa harus mencantumkan identitas pribadi.
Laporan dapat dikirimkan melalui WhatsApp, media sosial, maupun disampaikan langsung ke kantor dinas terkait.
"Walaupun identitasnya tidak disampaikan, silakan saja melapor. Kalau informasinya kami terima melalui WhatsApp atau media sosial, kami bisa mendatangi langsung korban, karena memang tersedia dukungan operasional untuk melakukan penjangkauan," jelasnya.
Selain layanan pemerintah daerah, masyarakat juga dapat memanfaatkan saluran pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui nomor telepon 129.
Yusi menegaskan setiap informasi yang diterima akan menjadi bahan asesmen awal untuk mengetahui kondisi korban dan bentuk perundungan yang terjadi.
Dari hasil asesmen tersebut, petugas dapat menentukan kebutuhan penanganan maupun pendampingan yang diperlukan korban.
DP3AP2KB Kotim juga siap melakukan penjangkauan langsung apabila terdapat korban yang membutuhkan bantuan.
Menurut Yusi, kepedulian orang tua, guru, teman sebaya, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah tindakan perundungan terus berulang.
Ia berharap masyarakat tidak menganggap perundungan sebagai persoalan biasa, terutama ketika tindakan tersebut telah memengaruhi kondisi psikologis dan aktivitas pendidikan anak.
Dengan tersedianya layanan pengaduan, korban diharapkan lebih berani mencari pertolongan sehingga dapat memperoleh perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan.
DP3AP2KB Kotim menegaskan komitmennya untuk menerima laporan masyarakat dan membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak agar dapat tumbuh, bersosialisasi, dan mengikuti pendidikan tanpa rasa takut akibat perundungan.
Sumber: ANTARA
