BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti Kajian Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia oleh Indonesia Health Development Center (IHDC) yang menyoroti pemerataan layanan kesehatan melalui perubahan paradigma serta penyelesaian tantangan kesehatan berdasarkan Pancasila.

"Sebuah negara itu diatur tergantung bagaimana frame-nya dibuat. Kita cetakannya dibuat, nah ini cetakannya dibuat luar biasa. Dan tinggal melaksanakan frame-nya itu untuk menjadi frame kesehatan yang unggul dengan ini tadi, ideologi kesehatan Indonesia berdasarkan budaya Indonesia, menghargai kultur, budaya, dan semuanya," kata Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan kajian tersebut menekankan pada perubahan pola pikir sebagai dasar penanganan masalah.

"Saya menemukan ada empat masalah utama bangsa kita yang harus segera diatasi. Pertama Indonesia mau jadi negara maju. Gak ada cara lain, kualitas berpikirnya harus dibagusin. Bagaimana kalau stunting tinggi?," katanya.

Oleh karena itu, katanya, berbagai upaya pemerintah mencerminkan inisiatif mengubah paradigma kesehatan.

Dia mencontohkan jumlah anggaran untuk pengentasan stunting dan gizi buruk yakni sekitar Rp300-360 triliun, dua kalinya anggaran Kementerian Kesehatan. Anggaran itu diturunkan menjadi sekitar Rp240 triliun agar lebih tepat sasaran.

Kini, katanya, setiap mengadakan bakti sosial, mulai dari Aceh hingga Papua, hal dilakukan bukan lagi pengobatan orang sakit, melainkan Cek Kesehatan Gratis, agar masyarakat tahu faktor risiko kesehatan dan mencegah agar tidak sampai serangan jantung, cuci darah, atau menderita konsekuensi lainnya dari penyakit tidak menular di kemudian hari.

Menurut dia, perubahan pola pikir juga perlu diterapkan pada kepala daerah untuk mengejar eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia, karena angka kasus yang terus naik tetapi beberapa masih menangani masalah itu dengan cara lama.

Pendiri dan Ketua Dewan Pembina IHDC Nila F Moeloek mengatakan kajian tersebut upaya mendukung Asta Cita melalui bukti berbasis ilmiah.

Awal dari inisiatif itu, katanya, kajian tentang stunting dan tentang pentingnya ibu-ibu memaknai masalah kesehatan tersebut.

"Kabarnya baik, 96 persen ibu tahu, sadar bahwa stunting itu ancaman bagi kesehatan anak.Tapi sayangnya, enam dari 10 ibu tidak setuju bahwa stunting itu terkait asupan gizi dan pengasuhan. Bahkan lima dari 10 ibu tidak percaya stunting akan mengancam kognitif anak. Jadi masalahnya bukan kurang tahu, melainkan kurang memahami makna," katanya.

Selanjutnya, studi IHDC bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa sanitasi dan air bersih berdampak 1,5 kali signifikan mencegah stunting.

Pihaknya juga melakukan studi mixed method bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) pada 2023-2025, yang menunjukkan bahwa 40 persen anak SD mengalami miopia atau gangguan penglihatan dekat.

Pembelajaran jarak jauh menggunakan gadget, katanya, terbukti memengaruhi kesehatan mata secara signifikan.

Pada 2024-2025, pihaknya melakukan studi di sekolah dan menemukan data anak SD dengan anemia defisiensi besi, risikonya tiga kali lebih besar mengalami working memory yang rendah. Bila anemia disertai dengan kurang kalori, gangguan penglihatan, risiko prestasi akademik akan makin buruk.

Pihaknya menggali lebih dalam melalui studi pada 2026 terhadap 1.007 anak kelas 4-6 SD terkait kemampuan kognitif.

Pihaknya memeriksa mata, gizi, kesehatan jiwa, kognisi dan imajinasi dengan hasil 68,5 persen mengalami penurunan fungsi kognitif sehari-hari, yaitu atensi atau daya ingat dan kecepatan berpikir mereka.

"Hampir tujuh dari 10 anak, kesulitan berpikir sehari-hari. Dan 49 persen atau lima dari 10 anak, imajinasi masa depannya yang rendah. Mereka tidak memiliki kemampuan keyakinan yang tinggi untuk melihat masa depan," katanya.

IHDC juga melakukan kajian geospasial atau analisis geografis terhadap aksesibilitas tenaga kesehatan di Banten dengan hasil, sedikit dokter di Ujung Kulon. Bukan karena tidak ada yang mau, melainkan faktor pendukung, seperti air bersih dan sanitasi yang kurang memadai.

Menurut dia, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan bersifat multidimensi dan membutuhkan solusi yang multidimensi.

"Sehat itu utuh mencakup fisik, emosional, intelektual, sosial, spiritual, bahkan masa depan pekerjaan anak-anak kita. Lalu kami bertanya, di atas apa semua intervensi ini harus berpijak? Jawabannya sudah lama kita miliki, yaitu Pancasila. Ini adalah landasan, falsafah bangsa, juga fundamental ideologi kesehatan Indonesia," katanya.


SUMBER: ANTARA