BORNEONEWS, Tokyo – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diperkirakan akan menunda keputusan terkait kemungkinan mengizinkan para pemimpin dan menteri Myanmar kembali menghadiri pertemuan politik penting organisasi tersebut. Hal itu disampaikan sejumlah sumber diplomatik ASEAN pada Sabtu 14 November 2026.
Sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar tidak dilibatkan dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi utama ASEAN karena dinilai belum menunjukkan kemajuan dalam melaksanakan usulan untuk mengakhiri kekerasan dan mendorong dialog.
Para pemimpin ASEAN yang berkumpul di Manila untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan organisasi kawasan tersebut, yang dijadwalkan dimulai pada Minggu (15/11), semula diperkirakan akan mengambil keputusan mengenai hal itu.
Namun, penahanan pemimpin prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang pemerintahan sipilnya digulingkan melalui kudeta militer, kemungkinan memengaruhi pertimbangan para pemimpin ASEAN.
ASEAN sebelumnya menetapkan adanya "perkembangan positif" terkait Suu Kyi sebagai salah satu kriteria bagi Myanmar untuk dapat kembali menghadiri pertemuan-pertemuan penting organisasi tersebut.
Sebagai alternatif, para pemimpin ASEAN kini kemungkinan akan mempertimbangkan kebijakan "pengembalian secara bertahap" bagi perwakilan politik Myanmar, menurut sumber-sumber tersebut.
KTT ASEAN beserta sejumlah pertemuan terkait dijadwalkan berlangsung di Manila hingga Selasa (17/11).
Sejumlah pemimpin dunia juga diperkirakan menghadiri rangkaian pertemuan tersebut, di antaranya Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li Qiang.
ASEAN terdiri atas 11 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Timor-Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Sumber: Kyodo/ANTARA
