BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik (KP) I KLHS yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Senin, 16 November 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Edius Uhing, yang hadir mewakili Bupati Barito Timur M Yamin. Forum ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam arahannya, Edius menekankan bahwa penyusunan RDTR harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan potensi wilayah, kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

"Penataan ruang merupakan salah satu fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, penyusunan RDTR harus benar-benar memperhatikan kondisi wilayah, potensi yang dimiliki serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang dapat berjalan secara terarah," ujarnya.

Menurut Edius, keterlibatan berbagai unsur dalam pembahasan tersebut diperlukan agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan di lapangan.

"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan dan saran konstruktif. Setiap masukan tentu menjadi bahan penting untuk menyempurnakan dokumen perencanaan sehingga nantinya dapat diterapkan secara optimal," katanya.

Pembahasan RDTR diarahkan untuk memperkuat pengaturan pemanfaatan ruang secara lebih terperinci. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman dalam mengarahkan perkembangan kawasan, mengatur penggunaan lahan serta memberikan kepastian terhadap peruntukan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain RDTR, penyusunan KLHS juga mendapat perhatian karena menjadi instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program pembangunan daerah.

"Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Aspek lingkungan hidup juga harus menjadi pertimbangan utama agar pembangunan yang dilaksanakan tidak mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam," ungkap Edius.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur, pimpinan daerah, DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Setda serta para camat, lurah dan kepala desa yang wilayahnya berkaitan dengan penyusunan RDTR.

Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi dokumen melalui penyelarasan kepentingan pembangunan, kebutuhan masyarakat, potensi wilayah serta perlindungan lingkungan hidup.

Pemkab Barito Timur berharap penyusunan RDTR dan KLHS dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, berkualitas dan implementatif. Kedua dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tertata, memberikan kepastian pemanfaatan ruang serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Dengan perencanaan tata ruang yang matang, pembangunan Barito Timur ke depan diharapkan dapat berkembang secara terintegrasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang. (AGUSTINUS BOLE MALO/y)