BORNEONEWS, Palangka Raya — Polemik alokasi anggaran senilai Rp5 miliar untuk pembangunan serta penataan lingkungan gudang barang bukti dan mess pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Menanggapi sorotan warga, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut adalah alokasi tahun 2025 yang sudah disepakati sebelum dirinya menjabat untuk periode kedua.

“Itu anggaran 2025, diketok sebelum saya menjabat. Kemudian aturan dikeluarkan sekitar Oktober 2026,” ujar Fairid Naparin saat dikonfirmasi pada Senin 16 November 2026.

Polemik bermula dari unggahan akun Instagram Mata Borneo yang membagikan informasi terkait alokasi Rp 5 miliar untuk fasilitas Kejari Palangka Raya.

Unggahan itu juga mengaitkan kebijakan hibah APBD tersebut dengan peringatan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang meminta kepala daerah menghentikan pemberian hibah kepada instansi vertikal termasuk lembaga penegak hukum.

Fairid pun merespons langsung melalui kolom komentar unggahan Instagram. Ia menegaskan anggaran yang diperdebatkan bukanlah kebijakan baru yang disetujui pada masa kepemimpinan periode keduanya.

Ia juga menyatakan keterbukaannya menerima kritik, asalkan disertai data dan informasi yang lengkap.

“Dan saya terbuka kok untuk saran kritik. Tetapi kritik yang membangun juga bisa disertai informasi yang lengkap,” ujar Fairid.

Selain mengklarifikasi tahun penganggaran, Fairid menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masuk ke tiga besar calon kota percontohan antikorupsi nasional.

Penilaian itu didasari berbagai aspek tata kelola pemerintahan mulai dari pengawasan internal, perencanaan, sampai sistem penganggaran daerah.

Palangka Raya akan menjalani tahap observasi KPK pada tanggal 17 - 18 November 2026 sebagai bagian rangkaian penilaian kelayakan kota percontohan antikorupsi.

“Apabila kami ini bermain‑main dengan anggaran, dikira Pemerintah Kota Palangka Raya ini melakukan tindak pidana korupsi dan lain‑lain, itu tidak mungkin kami dijadikan salah satu percontohan kota antikorupsi sampai tiga besar,” tegasnya.

Penilaian KPK juga mencakup hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) yang memantau keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fairid berharap masyarakat menilai kinerja Pemko Palangka Raya secara menyeluruh, bukan hanya pada satu isu anggaran saja.

“Yang paling penting saya paham persis, tahu, mendengar permasalahan yang diinginkan masyarakat, itu kami jadikan program. Dilihat nanti hingga akhir pembangunan, akhir masa periode. Itu dikembalikan semua ke masyarakat,” pungkasnya. (PATHUR/y)