BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya bersama pemerintah kota mulai membahas Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Senin, 16 November 2026.

Pembahasan awal yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Palangka Raya tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan Raperda Kota Layak Anak diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat, terencana, dan berkelanjutan dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi.

"Regulasi tersebut tidak hanya mengatur pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga memperkuat perlindungan mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi," katanya, Senin, 16 November 2026.

Khemal menegaskan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah tindakan perundungan atau bullying terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

“Persoalan bullying ini tidak boleh dianggap sepele. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan tempat tinggal. Jangan sampai mereka tumbuh dalam situasi yang membuat takut, tertekan, atau kehilangan rasa aman,” ungkapnya.

Ia menilai, upaya mewujudkan Kota Layak Anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan anak dapat berjalan secara menyeluruh.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter dan memberikan perlindungan kepada anak. Sementara sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Khemal berharap melalui Raperda tersebut, nantinya terdapat pengaturan dan pembagian tanggung jawab yang jelas bagi seluruh pihak dalam memenuhi hak anak sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Ia juga mendorong agar pembahasan regulasi dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi nyata anak-anak di Kota Palangka Raya.

“Harapan kita, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diterapkan dan memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak. Mereka berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya. (MARINI/R)