BORNEONEWS, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden menyusul munculnya dukungan terhadap dirinya untuk mengisi jabatan tersebut.

Dasco menegaskan bahwa pengusulan nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merupakan hak Presiden yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden," kata Dasco seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan nama calon wakil presiden untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR RI.

Karena itu, Dasco mengajak seluruh pihak menghormati ketentuan yang berlaku terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya dukungan dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra yang mengusulkan Dasco sebagai calon wakil presiden.

Dukungan itu antara lain datang dari DPD Partai Gerindra Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara.

Selain dari internal Partai Gerindra, dukungan terhadap Dasco juga muncul dari sejumlah kalangan di luar partai, termasuk Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sejumlah akademisi, mahasiswa, hingga organisasi buruh juga disebut turut menyampaikan dukungan terhadap pencalonannya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti telah mengalami perubahan.

Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026.

Muzani menjelaskan perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Dengan penundaan itu, Presiden memiliki tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.

Sesuai ketentuan, usulan dua nama calon harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Artinya, Presiden Prabowo memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan nama calon wakil presiden kepada MPR RI.

Sumber: ANTARA