BORNEONEWS, JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI atas dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Laporan tersebut ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar. Dalam pengaduannya, FFI meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan secara independen terhadap proses penerbitan SK yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan hasil kongres.

FFI menegaskan, langkah tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi pihak tertentu maupun menghalangi mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB FFI apabila memiliki dasar dan memenuhi persyaratan yang sah.

Pengaduan ini berfokus pada pengujian kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, serta batas kewenangan pejabat PSSI berdasarkan Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.

Dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026), FFI mengungkapkan empat poin utama yang menjadi dasar pengaduan etik tersebut.

Pertama, dugaan tidak adanya dasar kewenangan dalam statuta.

FFI mempersoalkan penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tanpa merujuk pada ketentuan dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan tersebut.

Menurut FFI, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme kongres asosiasi masing-masing, dalam hal ini FFI/AFI.

Kedua, dugaan pengabaian hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa internal.

FFI menilai keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberian kesempatan kepada pihak terkait untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI.

Selain itu, FFI mempersoalkan tidak adanya pemenuhan syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.

Sekretariat Jenderal PSSI juga dinilai mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

Ketiga, dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif PSSI.

FFI meminta investigasi terhadap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang juga merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi.

Oknum tersebut diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi agar mengajukan surat permohonan KLB FFI. Namun, yang bersangkutan disebut turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan potensi konflik kepentingan.

FFI menilai hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.

Keempat, dugaan intervensi terhadap independensi asosiasi anggota.

FFI mempersoalkan penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI. Menurut FFI, kebijakan tersebut berpotensi mengambil alih mekanisme internal organisasi dan mencederai prinsip netralitas serta kebebasan asosiasi anggota dari campur tangan pihak ketiga.

Prinsip tersebut, sebagaimana disampaikan FFI, dijamin melalui Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama,” tegas Michael.

Michael menambahkan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Komite Etik PSSI karena dugaan pelanggaran serupa berpotensi berdampak terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya.

Ia menilai perlu ada kepastian hukum dan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh unsur pimpinan PSSI agar kejadian serupa tidak terulang pada asosiasi anggota lainnya.

“Jujur, saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup sepak bola Indonesia juga,” ujar Michael.

“Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai asosiasi. Namun, lebih dari itu, saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini sebagai upaya agar PSSI sebagai organisasi nasional memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar sepak bola Indonesia,” lanjutnya.

Mengingat Komite Etik merupakan badan yudisial independen yang keputusannya tidak dapat diintervensi oleh organ PSSI lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI, FFI meminta pembentukan tim investigasi khusus berdasarkan Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI.

Tim tersebut diharapkan memeriksa dokumen Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta memeriksa seluruh pihak terkait secara objektif dan transparan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola olahraga internasional, FFI juga telah menembuskan laporan tersebut secara resmi kepada FIFA dan AFC.

SUMBER: ANTARA