BORNEONEWS, Kuala Kurun - Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing memberikan penjelasan terkait belum terakomodasinya sejumlah usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD pada tahun anggaran 2025 dan 2026.

Efrensia mengatakan, pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Menurutnya, pokok pikiran DPRD merupakan salah satu bahan dalam penyusunan RAPBD yang bersumber dari hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.

Pokir tersebut menjadi masukan dalam menentukan program, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran yang harus selaras dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD.

"Belum seluruh usulan pokir DPRD pada 2025 dan 2026 dapat direalisasikan karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran," ujar Efrensia, Selasa, 17 November 2026.

Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas presiden. Dampaknya, Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan serta penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mineral dan batu bara.

"Akibat kondisi tersebut, cukup banyak usulan yang berasal dari pokok pikiran anggota DPRD belum dapat terakomodasi. Namun, tetap ada usulan yang dapat diakomodasi sesuai dengan ketersediaan anggaran," ujar Efrensia.

Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah daerah akan berupaya mengakomodasi usulan pokir anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Efrensia juga mengingatkan bahwa seluruh pokok pikiran anggota DPRD wajib diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Hal tersebut juga sejalan dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat tertanggal 5 Mei 2026 terkait data pokok pikiran DPRD yang telah diinput dalam SIPD selama beberapa tahun terakhir. (RISKA/H)