BORNEONEWS, JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tengah melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendapatkan alokasi anggaran guna mengisi sekitar 10 ribu posisi pendamping desa yang saat ini kosong.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan tenaga pendamping di desa dapat terpenuhi sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tetap berjalan optimal.
“Tentang pendamping desa, memang lebih kurang ada 10.000 yang kosong. Ini sedang kami lakukan lobi kepada Kemenkeu untuk ada anggarannya supaya diisi, Pak,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pengisian posisi yang kosong tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Tanpa dukungan anggaran, proses perekrutan pendamping desa belum dapat dilakukan.
“Karena itu yang kalau ada anggarannya bisa kita isi. Tapi kalau enggak ada anggarannya, ya seperti tahun lalu, enggak bisa diisi,” ujarnya.
Selain mengupayakan tambahan anggaran, Kemendes PDT juga terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pendamping desa. Evaluasi tersebut, antara lain, menyasar pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau yang betul-betul ndamblek dan tidak kompeten, ya setiap Desember kan kami lakukan evaluasi,” kata Yandri.
Menurut dia, proses evaluasi tersebut turut menjadi salah satu penyebab munculnya kekosongan sekitar 10 ribu posisi pendamping desa.
“Itu bagian dari evaluasi, Pak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri sebagai respons atas tanggapan anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, yang menyoroti kekosongan sekitar 10 ribu posisi pendamping desa.
Yasti mengatakan, hingga saat ini Komisi V DPR RI belum menerima data terkait jumlah pendamping desa yang kosong tersebut.
Ia menilai keberadaan pendamping desa sangat penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di tingkat desa, salah satunya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Saya kira perlu pendamping desa yang punya kompetensi baik dan dia memiliki pemahaman terhadap karakter masyarakat yang ada di desa itu,” ujar Yasti.
SUMBER: ANTARA









