BORENONEWS, JAKARTA – Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dapat diselesaikan pada 2026.

Target tersebut menyusul berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memprioritaskan pembahasan regulasi tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan pihaknya berupaya agar RUU Penyadapan dapat dirampungkan sebelum akhir tahun ini.

"Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa," kata Hinca dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya Komisi III DPR telah menjadwalkan pembahasan empat RUU, yakni RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

Namun, perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal turut mendorong Komisi III untuk memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan RUU Penyadapan.

Hinca mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mematangkan penyusunan regulasi tersebut. Di antaranya melalui diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan kalangan akademisi, serta konsultasi publik.

Selain itu, pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan, untuk mempelajari perbandingan regulasi terkait penyadapan.

Sebagai bagian dari proses pengumpulan masukan, Komisi III DPR juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada 16 November 2026.

"Rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan," ujarnya.

Saat ini, Komisi III DPR masih menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Setelah pembahasan RUU tersebut rampung, Komisi III akan melanjutkan proses pembahasan RUU Penyadapan.

"Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan," kata Hinca.

SUMBER: ANTARA