BORNEONEWS, JAKARTA – Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Hindun Anisah mengusulkan penghapusan frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Hindun, status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar dalam menentukan hak pilih seseorang. Terlebih, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi perempuan yang menikah pada usia anak melalui dispensasi perkawinan.

"Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan," kata Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan. Menurut Hindun, status perkawinan tersebut tidak semestinya menjadi dasar pemberian hak pilih kepada seseorang yang belum memenuhi ketentuan usia pemilih.

Selain usulan penghapusan kriteria status perkawinan, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengusulkan kenaikan batas minimal usia pemilih dari 17 tahun menjadi 18 tahun.

Titi menjelaskan, usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia minimal memilih pada usia tersebut.

"Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun," ujar Titi yang hadir mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia.

Ia menyebutkan, hanya tujuh negara yang masih menerapkan batas usia memilih 17 tahun. Oleh karena itu, Titi mengusulkan agar persyaratan usia pemilih ditetapkan minimal 18 tahun pada hari pemungutan suara.

Sebagai informasi, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini mengatur bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau pernah kawin.

Usulan perubahan ketentuan tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan penyusunan RUU Pemilu.

SUMBER: ANTARA