BORNEONEWS, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan sebanyak 1.281 ton pupuk subsidi kepada petani melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Penyaluran tersebut dilakukan dengan memastikan kesiapan pasokan dan kelancaran distribusi.
Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengatakan perusahaan berkomitmen menjaga prinsip pelayanan di seluruh jaringan distribusi.
Prinsip tersebut meliputi ketersediaan pupuk sesuai alokasi, kemudahan penebusan bagi petani, harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta distribusi yang terpantau.
"Dalam mendukung penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP, Pupuk Indonesia menjaga prinsip pelayanan yang konsisten di seluruh jaringan distribusi, yaitu pupuk tersedia sesuai alokasi, mudah ditebus oleh petani, terjangkau sesuai HET, dan distribusinya terpantau," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Robby, dukungan distribusi pupuk subsidi juga mencakup kesiapan sistem penebusan serta pendampingan teknis kepada pengelola KDKMP. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada petani berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Hingga 16 November 2026, sebanyak 2.484 titik KDKMP telah menerima pasokan pupuk subsidi dengan total volume mencapai 8.222,1 ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 643 KDKMP yang tersebar di 25 kabupaten/kota telah merealisasikan penyaluran sebanyak 1.281 ton kepada petani.
"Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui KDKMP, perluasan titik penebusan harus berjalan seiring dengan kepastian pelayanan pupuk subsidi bagi petani. Karena itu, Pupuk Indonesia terus mengawal kelancaran penyaluran agar petani tetap dapat memperoleh pupuk saat dibutuhkan," katanya.
KDKMP yang telah aktif kini menjadi bagian dari jaringan distribusi Pupuk Indonesia. Penyalurannya mengacu pada alokasi dan kebutuhan pupuk di masing-masing wilayah.
Sementara itu, integrasi KDKMP lainnya terus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan operasional setiap koperasi.
Untuk mendukung kelancaran pelayanan, Pupuk Indonesia juga memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada pengelola KDKMP terkait mekanisme penebusan serta pencatatan transaksi pupuk subsidi.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait agar pengelola koperasi dapat memberikan pelayanan penebusan sesuai ketentuan.
Bagi petani, mekanisme penebusan pupuk subsidi melalui KDKMP tetap mengikuti aturan yang berlaku. Petani yang terdaftar dalam e-RDKK cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menjalani proses verifikasi oleh pengelola KDKMP melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi).
Setelah proses verifikasi, petani melakukan tanda tangan digital sebagai bukti penebusan. Seluruh data transaksi kemudian tercatat secara otomatis dalam sistem.
Apabila petani berhalangan hadir, penebusan dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa sesuai ketentuan. Harga pupuk subsidi juga tetap mengacu pada HET yang ditetapkan pemerintah.
Untuk memastikan distribusi berjalan transparan dan terpantau, Pupuk Indonesia memanfaatkan Command Center yang mengintegrasikan data penebusan melalui i-Pubers dengan pemantauan stok dan distribusi secara real-time, mulai dari pabrik hingga titik serah.
Integrasi tersebut memungkinkan perusahaan memantau kebutuhan pupuk di setiap wilayah sekaligus melakukan penyesuaian pasokan secara lebih cepat. Dengan demikian, ketersediaan pupuk bagi petani diharapkan tetap terjaga.
"Pupuk Indonesia akan terus mendukung penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP sejalan dengan kesiapan operasional di masing-masing wilayah. Kami berkomitmen menjaga kelancaran layanan penebusan agar kebutuhan pupuk petani dapat terus terpenuhi, sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional," ujar Robby.
SUMBER: ANTARA









