BORNEONEWS, Palangka Raya - Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta memperkuat pemantauan realisasi fisik dan keuangan pembangunan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Flederyck, dalam pengantar Rakor Capaian Pembangunan APBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2026 di Palangka Raya, Rabu, 18 November 2026.
Flederyck menekankan pentingnya mencermati kesesuaian antara realisasi fisik dan keuangan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
Percepatan pelaksanaan diperlukan terutama terhadap program dan kegiatan yang belum mencapai target. Setiap potensi deviasi antara target dan realisasi harus segera diketahui dan ditindaklanjuti.
"Setiap potensi deviasi antara target dan realisasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat penyelesaian pekerjaan," tegas Flederyck dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Jumat, 20 November 2026.
Pengendalian tersebut secara khusus mencakup pengawalan Proyek Strategis Daerah (PSD) dan Program Prioritas Huma Betang, mulai dari pemantauan jadwal pelaksanaan hingga identifikasi potensi risiko.
Selain itu, perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota diminta menyampaikan laporan perkembangan pembangunan yang akurat, mutakhir, dan akuntabel.
Koordinasi berkala dengan Biro Administrasi Pembangunan perlu terus diperkuat agar perkembangan maupun kendala pelaksanaan pembangunan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi. (HERMAWAN DP/y)









