BORNEONEWS, MAROS – Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang semestinya digunakan untuk meringankan beban petani justru diduga menjadi ladang keuntungan bagi oknum tertentu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman geram setelah menerima laporan adanya praktik jual beli bantuan pemerintah tersebut.

Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari fasilitas negara yang diperuntukkan bagi petani. Ia bahkan meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat kepada siapa pun yang terbukti terlibat.

"Ini ternyata masih ada mafia. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan. Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya," kata Amran saat meninjau demplot sawah percontohan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Menurut Amran, praktik tersebut bukan sekadar persoalan penyalahgunaan bantuan, melainkan tindakan yang merugikan petani. Sebab, alsintan merupakan fasilitas pemerintah yang diberikan secara gratis untuk mendukung produktivitas pertanian.

Ia mengaku telah meminta kepolisian dan aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Penindakan harus dilakukan tanpa melihat latar belakang maupun hubungan keluarga pihak yang terlibat.

"Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera," ujarnya.

Persoalan serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Takalar. Amran bahkan memerintahkan agar bantuan traktor yang diduga bermasalah segera ditarik untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

"Kami minta tarik itu traktor. Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik! Kalau ada main-main, dihukum juga. Ini enggak boleh. Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden," tegasnya.

Amran juga menanggapi kabar yang menyebut dugaan praktik jual beli alsintan melibatkan kerabat menteri. Ia menegaskan tidak ada pihak yang boleh mendapatkan perlakuan khusus apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Ada yang mengatakan, ada kerabatnya menteri. Memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Itu (jika terbukti) dihukum seberat-beratnya. Enggak boleh, enggak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak," katanya.

Bantuan Triliunan Rupiah Jadi Sorotan

Besarnya anggaran bantuan pertanian membuat pengawasan distribusi alsintan menjadi perhatian serius pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sepanjang 2026 pemerintah menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya. Nilai anggarannya mencapai triliunan rupiah.

Seluruh bantuan tersebut ditujukan untuk mempercepat modernisasi pertanian, meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, serta menekan biaya produksi petani.

Namun, apabila dugaan praktik jual beli itu terbukti, tujuan bantuan pemerintah berpotensi menyimpang. Fasilitas yang seharusnya mempercepat pekerjaan petani justru berubah menjadi komoditas untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sebelumnya, tim intelijen Kodam XIV Hasanuddin telah mengamankan dua unit bantuan alsintan yang diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Kedua unit tersebut berasal dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kementerian Pertanian mengapresiasi keterlibatan aparat intelijen TNI dan kepolisian dalam mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.

Amran menegaskan pengawasan tidak hanya menyasar bantuan alsintan. Distribusi pupuk dan perberasan juga menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan petani.

"Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.

SUMBER: ANTARA