BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi yang dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing yang setuju dengan pandangan DPRD Gunung Mas khususnya Fraksi PDIP dan Gerakan Nasional (Gernas) terkait perlu adanya peningkatan PAD.
"Kami sepakat bahwa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah yang dibebankan PAD untuk bersungguh-sungguh dalam meningkatkan PAD seperti menggali potensi sumber PAD," kata Efrensia, Jumat, 20 November 2026.
Olehkarena itu, kata Efrensia, Bapenda berupaya meningkatkan PAD melalui perluasan basis pemungutan, penambahan jenis pajak dan retribusi, penyesuaian tarif sesuai ketentuan, serta pemetaan potensi sumber pendapatan daerah.
Kemudian kata Efrensia juga dilakukan optimalisasi digitalisasi pajak dan retribusi melalui transaksi non-tunai terus dilakukan guna meningkatkan kemudahan pelayanan.
Dirinya juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibebani target PAD juga bisa memaksimalkan potensi yang ada sehingga target pendapatan bisa tercapai.
"Kami juga setuju pandangan Fraksi Gerakan Nasional untuk perlu adanya evaluasi terhadap perangkat daerah yang masih belum mencapai target PAD, mengingat sudah ditandatanganinya fakta integritas terkait hal tersebut," ucap Efrensia.
Sebelumnya, Fraksi PDIP dan Gernas DPRD Gunung Mas menyoroti perlunya peningkatan PAD dalam meningkatkan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.
"Kami berharap, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah agar bersungguh-sungguh untuk menggali dan mempertahankan sumber-sumber PAD guna meningkatkan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Gunung Mas Lelie.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi Gernas Rayaniatie Djangkan yang mendorong target PAD pada tahun 2027 dan seterusnya bisa tercapai.
"Diminta kepada perangkat daerah untuk memacu PAD agar target terpenuhi, sebab apabila target tidak tercapai akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dirancang dalam APBD," jelasnya.
Pihaknya juga mengusulkan adanya evaluasi kepada OPD atau perangkat daerah yang tidak memenuhi target PAD, hal itu dikatakan dalam rangka menuju Tambun Bungai Mandiri. (RISKA /H)









