BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertahanan Negara.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 21 November 2026, Yusril mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tengah disiapkan bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI. RUU tersebut diharapkan dapat diajukan pada awal 2027.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," kata Yusril.
Menurut Yusril, revisi UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
Ia menilai sejumlah perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk perubahan geopolitik, kemajuan teknologi militer, perang siber (cyber war), serta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), menjadi alasan penting perlunya pembaruan regulasi tersebut.
"Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," ujarnya.
Yusril menambahkan, perubahan tersebut juga perlu dilakukan sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada periode yang sama telah mengalami perubahan sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.
Ia mengaku senang dapat terlibat dalam proses penyiapan RUU tersebut. Secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) itu tidak hanya membahas agenda legislasi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an.
Yusril mengenang, saat dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya).
Keduanya juga pernah terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 serta situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
Dalam kesempatan tersebut, Yusril menegaskan bahwa pertemuannya dengan Sjafrie tidak membahas isu politik maupun hukum terkini, termasuk mengenai calon wakil presiden, sebagaimana sempat ditanyakan wartawan.
"Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," kata Yusril.
Saat ditanya apakah pertemuan itu juga menyinggung persoalan penyadapan dan makar, Yusril kembali menegaskan bahwa kedua hal tersebut tidak dibahas.
Menurut dia, Sjafrie memahami bahwa persoalan penyadapan dan makar merupakan bagian dari kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum.
Adapun keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan dan penafsiran ketentuan hukum mengenai penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
SUMBER: ANTARA









