BORNEONEWS, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bukan berarti DPR meninggalkan cita-cita untuk memiskinkan koruptor.
Ia menegaskan, asas yang menjadi jiwa undang-undang tersebut tidak bergeser sedikit pun, yakni kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya (crime does not pay). Menurut dia, asas tersebut tetap diwujudkan melalui sejumlah ketentuan konkret dalam RUU Perampasan Aset.
"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu 21 November 2026.
Habiburokhman menjelaskan, berdasarkan jenisnya, RUU Perampasan Aset merupakan hukum acara atau hukum formil yang mengatur aspek administratif, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan dan pengembalian aset.
Sementara itu, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, merupakan ranah hukum pidana materiil.
"Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," ujarnya.
Menurut dia, selama ini upaya pemulihan aset negara kerap menghadapi kendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Dengan adanya RUU tersebut, dalam kondisi demikian, aset yang nilainya paling sedikit Rp1 miliar tetap dapat ditelusuri dan dikejar untuk dirampas.
Ia juga menyebutkan bahwa cakupan tindak pidana yang diatur dalam RUU Perampasan Aset semakin luas. Selain korupsi, aturan tersebut juga menyasar tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Selain itu, ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Menurut Habiburokhman, seluruh ketentuan tersebut berlaku bagi siapa pun tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
"Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," katanya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment bukan diambil tanpa pertimbangan. Selama proses pembahasan, Komisi III DPR RI telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Ia mengatakan, pandangan yang disampaikan dalam forum-forum tersebut beragam. Sebagian pihak mendesak agar ketentuan illicit enrichment dimasukkan ke dalam RUU, sementara sejumlah kalangan lainnya menyatakan penolakan.
Komisi III DPR RI, lanjut dia, menyampaikan terima kasih atas berbagai kritik dan saran dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, serta insan pers yang terus mengawal pembahasan undang-undang tersebut sejak masih berbentuk rancangan.
"Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan," ujarnya.
SUMBER: ANTARA









