BORNEONEWS, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan pelaku usaha untuk memenuhi regulasi negara tujuan ekspor.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul isu penolakan produk merica bubuk merek Ladaku oleh otoritas Taiwan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, Jumat 20 November 2026 bahwa produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar di BPOM setelah melalui proses penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan pelabelan.

Namun, otoritas Taiwan menolak produk tersebut karena kandungan residu pestisida tiametoksam dan fipronil melebihi batas maksimum yang berlaku di negara tersebut. Batas maksimum residu tiametoksam di Taiwan ditetapkan sebesar 0,05 ppm, sedangkan fipronil sebesar 0,002 ppm.

"Otoritas di Taiwan menolak produk tersebut karena kadar residu pestisida tiametoksam dan fipronil di dalamnya melebihi batas maksimum yang berlaku di Taiwan, yaitu 0,05 ppm untuk tiametoksam dan 0,002 ppm untuk fipronil," kata Taruna.

Menindaklanjuti hal tersebut, BPOM telah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha serta menginstruksikan pengujian produk, termasuk terhadap batch yang sama dengan produk yang dinotifikasi oleh Taiwan Food and Drug Administration (FDA), di laboratorium terakreditasi.

BPOM juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti penolakan tersebut sekaligus memastikan penerapan prinsip praktik pengelolaan pangan yang baik di sepanjang rantai produksi.

Selain itu, BPOM menjalin komunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei) guna membahas persoalan tersebut dan mencegah kejadian serupa terulang.

Taruna mengingatkan bahwa setiap pelaku usaha harus memenuhi regulasi negara tujuan ekspor. Pasalnya, ketentuan mengenai batas maksimum residu pestisida dapat berbeda di setiap negara, bergantung pada pertimbangan keamanan pangan dan perlindungan produk dalam negeri.

Untuk residu tiametoksam, batas maksimum yang berlaku di Thailand, Australia, dan Selandia Baru sebesar 7 ppm. Sementara itu, Singapura menetapkan batas 5 ppm dan Amerika Serikat sebesar 0,15 ppm. Adapun CODEX, Tiongkok, dan Indonesia tidak mengatur batas maksimum residu tersebut.

Sementara itu, untuk residu fipronil, batas maksimum di Singapura ditetapkan sebesar 0,05 ppm, Thailand 0,04 ppm, dan Uni Eropa 0,005 ppm.

Adapun CODEX, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok tidak mengatur batas maksimum residu tersebut.

Di sisi lain, BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan.

Masyarakat yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi produk pangan olahan atau menemukan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan diimbau segera melapor kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau kantor BPOM terdekat.

SUMBER: ANTARA