BORNEONEWS, Bogor – Komisi VII DPR RI mendesak perbankan mengembalikan agunan atau jaminan milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman di bawah Rp100 juta.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan permintaan agunan masih ditemukan dalam penyaluran KUR, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan untuk plafon tertentu.

"Ternyata masih banyak yang mengalami bahwa pinjaman mereka sampai Rp100 juta itu masih dikenakan agunan maupun jaminan. Sementara kebijakan pemerintah kita tidak seperti itu," kata Evita saat kunjungan kerja spesifik di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Persoalan tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Bogor yang membahas akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank BJB, serta para pelaku UMKM. Dalam forum tersebut, sejumlah pengusaha menyampaikan keluhan terkait persyaratan agunan yang masih diberlakukan perbankan.

Evita menegaskan, bank penyalur KUR perlu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar pelaku usaha kecil dapat memperoleh haknya dalam mengakses pembiayaan.

Ia juga meminta perbankan mengembalikan agunan yang telanjur diserahkan pengusaha UMKM apabila berdasarkan ketentuan pembiayaan, jaminan tambahan tersebut tidak diperlukan.

"Kalau masih menyimpan agunan atau jaminan, ya dikembalikan kepada para UMKM kita. Itu kan hak mereka karena kebijakannya tidak dikenakan agunan," ujarnya.

Menurut Evita, pengembalian agunan penting agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usaha, termasuk memperoleh akses pembiayaan dari sumber lainnya.

Ia menilai, program KUR seharusnya tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha agar pelaku UMKM dapat berkembang dan naik kelas.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator UMKM Kecamatan Citeureup, Dedi Ahmadi, mengungkapkan bahwa persyaratan agunan masih menjadi salah satu kendala dalam memperoleh KUR.

Dedi, yang menjalankan usaha di sentra industri logam Citeureup, mengaku masih harus menyerahkan sertifikat sebagai jaminan ketika mengakses pembiayaan perbankan.

Keluhan serupa disampaikan pengusaha Batik Kemang, Eli Yuliana. Ia mengaku mengalami kesulitan memperoleh KUR karena diminta menyerahkan agunan serta terkendala persyaratan usia.

Eli yang kini berusia 64 tahun berharap perbankan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pengusaha yang masih produktif meskipun telah memasuki usia lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan pertemuan tersebut mengungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Menurut Ajat, Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan pendampingan, edukasi, dan pembinaan agar pelaku UMKM mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha.

Ia berharap kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dapat mendorong perbaikan penyaluran KUR sehingga program pembiayaan pemerintah semakin mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bogor.

SUMBER: ANTARA