BORNEONEWS, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0 berhasil mengembalikan anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.

"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat melakukan kunjungan ke Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Menurut Sudaryono, pengembalian anggaran tersebut merupakan hasil dari sejumlah langkah pembenahan, mulai dari evaluasi kebutuhan anggaran, penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penarikan dana yang sebelumnya tersimpan di rekening dapur yang belum beroperasi.

Salah satu langkah efisiensi dilakukan melalui perubahan skema pemberian insentif kepada mitra pengelola SPPG. Insentif yang sebelumnya diberikan sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng yang disalurkan, kini diubah menjadi Rp2.000 per ompreng. Sementara itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000.

Sudaryono memperkirakan kebijakan penyesuaian insentif tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.

Selain itu BGN juga telah menarik kembali dana sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan di rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi untuk dikembalikan ke kas negara.

Ia menegaskan pembenahan tata kelola tersebut bukan bertujuan menghilangkan kepastian usaha bagi mitra SPPG. Pemerintah tetap memberikan jaminan agar mitra tidak mengalami kerugian, tetapi bukan berarti memberikan ruang bagi keuntungan yang berlebihan.

Penguatan akuntabilitas juga dilakukan melalui kewajiban setiap dapur untuk menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan tersebut memuat rincian penggunaan dana, jenis belanja, lokasi pembelian, hingga besaran pengeluaran.

Melalui mekanisme tersebut, BGN dapat memantau dan memeriksa penggunaan anggaran sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakwajaran dalam pengeluaran dapur.

Sudaryono mencontohkan, apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Ia menambahkan, berbagai kebijakan pembenahan tata kelola MBG tersebut juga memperhatikan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, serta kepolisian.

SUMBER: ANTARA