BGN Efisiensi Anggaran MBG Rp44 Triliun sebagai Wujud Perbaikan Tata Kelola

BORNEONEWS, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun dalam 100 hari kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam 100 hari ini, kami telah melakukan efisiensi anggaran. Dari Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami merasa cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” kata Sudaryono, Kamis 29 Oktober 2026.

Ia menjelaskan selain efisiensi anggaran utama, BGN juga melakukan efisiensi anggaran yayasan sebesar Rp2,5 triliun, dana operasional dapur MBG sebesar Rp3 triliun, serta pengembalian dana saldo virtual account fiktif sebesar Rp500 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang dikembalikan ke negara mencapai Rp44 triliun.

Selain efisiensi anggaran, BGN juga menetapkan skema insentif tetap sebesar Rp2.000 per porsi MBG untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Besaran insentif tersebut dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Sudaryono menjelaskan, sebelumnya dapur MBG menerima pembayaran tetap sebesar Rp6 juta, terlepas dari jumlah porsi makanan yang disediakan. Padahal kapasitas ideal satu dapur adalah melayani 3.000 porsi, sementara dalam praktiknya terdapat dapur yang hanya melayani 500, 700, hingga 1.000 porsi.

“Dulu dapur itu berapa pun dia kasih makan, dibayar Rp6 juta, sementara satu ompreng itu Rp15 ribu. Idealnya satu dapur melayani 3.000 porsi, tetapi ada yang melayani 500, 700, hingga 1.000 porsi dan tetap dibayar Rp6 juta. Maka, kami telah mengeluarkan aturan bahwa insentif berlaku tetap Rp2.000, dikalikan sesuai jumlah penerima manfaat,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan BGN juga telah mengembalikan anggaran sebesar Rp160 miliar ke kas negara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan karena bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, BGN akan terus menelusuri penggunaan anggaran guna memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ini terus kita sisir lagi. Uang rakyat benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan,” tuturnya.

SUMBER: ANTARA