BORNEONEWS, Sampit - Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kotawaringin Timur (Kotim) yang terindikasi menggunakan narkoba diminta menjalani wajib lapor dan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim. Proses tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi sekaligus memastikan mereka tidak kembali menggunakan narkoba.
"Kalau kita rehab itu terkait kita akan men-screening-kan, tanya jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia formatnya. Yang kedua itu rehab wajib lapor," kata Kepala BNNK Kotim AKBP Muhamad Fadli, Sabtu, 21 November 2026.
Fadli menjelaskan, proses rehabilitasi diawali dengan skrining atau asesmen melalui sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan. Selanjutnya, pegawai yang bersangkutan diwajibkan datang secara berkala ke kantor BNNK untuk menjalani pemantauan.
"Wajib lapor itu Senin atau Selasa selama beberapa waktu. Mereka wajib hadir terus, itu kita pantau," ujarnya.
Wajib lapor dan rehabilitasi tersebut biasanya dilakukan sekitar enam hingga tujuh kali pertemuan. Proses pemantauan berlangsung selama beberapa pekan, mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat, sesuai kebutuhan penanganan.
"Jadi wajib lapor dan rehab itu dilakukan sekitar enam atau tujuh kali dan itu kita laporkan ke BNNP. Jadi satu minggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, biasa segitu. Dan kita pantau perkembangannya," jelas Fadli.
Selama proses tersebut, BNNK juga memantau perkembangan pegawai yang bersangkutan. Mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan kepada BNN Provinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.
Fadli menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pj Sekretaris Daerah Kotim terkait tindak lanjut terhadap pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba. Sekda juga disebut akan mengambil tindakan terhadap bawahannya yang diketahui menggunakan barang terlarang tersebut.
"Tadi saya berbicara dengan Pak Sekda. Jadi Pak Sekda juga mau ambil tindakan. Kalau misal ada bawahan yang memang indikasi pengguna, biarpun itu baru hanya coba-coba, langsung diambil tindakan," katanya.
Sebelumnya, dua pegawai di lingkungan Setda Kotim terindikasi positif narkoba berdasarkan tes urine mendadak pada Rabu, 18 November 2026. Bupati Kotim Halikinnor saat itu menyampaikan masih menunggu hasil pemeriksaan resmi karena hasil positif juga dapat dipengaruhi konsumsi obat tertentu.
Namun, Kepala BNNK Kotim AKBP Muhamad Fadli kemudian mengungkapkan terdapat tiga pegawai yang hasil pemeriksaannya positif dan memerlukan tindak lanjut. Satu orang terindikasi menggunakan obat yang mengandung benzodiazepin (benzo) untuk pengobatan berdasarkan pengakuannya, sedangkan dua lainnya terindikasi menggunakan narkoba. (DEWI PATMALASARI/j)









