BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan narkoba.
"Kalau memang dia (pegawai Pemkab Kotim) pakai (narkoba) kita minta berhenti. Kalau untuk misalnya yang segala tekon dan seterusnya langsung kita pecat kalau terbukti ada yang istilahnya memakai," kata Halikinnor, Rabu, 18 November 2026.
Hal itu ia sampaikan setelah pemerintah daerah menggelar tes urine mendadak terhadap pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kotim.
Tes urine tersebut dilaksanakan setelah apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah. Pemeriksaan menyasar ASN hingga tenaga outsourcing.
Halikinnor mengatakan, pemeriksaan dimulai dari dirinya sendiri, kemudian Wakil Bupati Irawati, Pj Sekretaris Daerah Diana Setiawan, dan dilanjutkan kepada seluruh pegawai. Langkah itu sekaligus menjadi contoh bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari jajaran pimpinan pemerintah daerah.
"Pagi tadi kita setelah apel pagi dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan sekretariat daerah, setelah itu kita melakukan tes urine terhadap semua pegawai negeri sipil maupun ASN maupun tenaga outsourcing. Dan ini dimulai saya sendiri tes urine, Wabup, Sekda, dan seterusnya semua pegawai," ujarnya.
Tes urine tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemkab Kotim dalam mendukung pemberantasan narkoba. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Kotim memiliki wilayah cukup luas dan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah.
Komitmen itu juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim.
Pemerintah daerah telah menghibahkan kantor Dinas Koperasi yang sebelumnya merupakan salah satu gedung terbesar untuk digunakan sebagai kantor BNNK.
Selain menyediakan gedung, Pemkab Kotim turut memberikan dukungan operasional, termasuk kendaraan roda empat dan biaya operasional melalui APBD.
Halikinnor menyebut dukungan anggaran daerah bahkan lebih besar dibandingkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Ini salah satu komitmen bentuk keseriusan kita karena di sini kota cukup luas, penduduk paling banyak di Kalimantan Tengah. Maka kita kemarin saya mati-matian sampai menghibahkan satu kantor, kantor Dinas Koperasi waktu itu yang paling besar yang ada, itu untuk BNNK Kotim dan itu sudah terbentuk," ucapnya.
Ia menilai dukungan tersebut diperlukan agar BNNK dapat menjalankan tugas secara maksimal. Terlebih, Kotim disebut sebagai salah satu daerah yang masuk zona merah dalam persoalan narkoba.
Halikinnor berharap langkah pemeriksaan mendadak di lingkungan Sekretariat Daerah menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah.
Ia juga mengingatkan ASN maupun masyarakat agar tidak terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.
"Makanya tadi kita apel pagi, tidak ada yang tahu bahwa itu akan dilakukan tes urine," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil tindakan terhadap pegawai yang terbukti menggunakan narkoba. Karena itu seluruh ASN diminta menjaga diri dan tidak mencederai tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dengan terlibat penyalahgunaan barang terlarang tersebut. (DEWI PATMALASARI/R)









