BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) akan mengevaluasi kembali status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan yang masa berlakunya sampai 15 November 2026. Rapat pada Senin, 16 November 2026 akan membahas apakah status ini akan diperpanjang atau diturunkan.
"Nanti itu akan dirapatkan pada hari Senin. Itu akan mendengar dulu dari BMKG, masukan-masukan dari Polres, Kodim, Korem, Brimob, Ditpolair, banyak masukan biasanya," kata Bupati Kotim Halikinnor, Jumat, 13 Novemver 2026.
Halikinnor berkata, evaluasi akan melihat perubahan cuaca dan situasi terbaru di lapangan. Pemerintah daerah juga akan meminta pendapat dari beberapa instansi yang ikut terlibat dalam penanganan karhutla dan kekeringan.
Ia mengatakan situasi karhutla di Kotim saat ini mulai membaik. Kualitas udara juga perlahan membaik. Aktivitas belajar mengajar di sekolah sudah normal lagi dan operasional Bandara H Asan Sampit juga sudah kembali seperti biasa.
Masyarakat sekarang bisa beraktivitas lagi sejak pagi tanpa banyak terganggu kabut asap seperti dulu. Kondisi ini ikut dipertimbangkan untuk menetapkan status bencana berikutnya.
"Kita berdoa mudah-mudahan ini selalu dalam kondisi baik dan selalu tetap ada hujan, sehingga tidak ada lagi asap," ujarnya.
Meski begitu, Halikinnor mengatakan pemerintah daerah belum memutuskan soal status bencana tersebut. Pihaknya akan membahas dua pilihan, yaitu menurunkan status ke siaga bencana atau memperpanjang masa tanggap darurat beberapa hari.
Keputusan ini akan menyesuaikan hasil pemantauan BMKG dan masukan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lain. Evaluasi memperhatikan cuaca, terutama peluang hujan dan kemungkinan titik api muncul lagi.
"Itu menjadi bahan pertimbangan nanti, apakah kita turunkan statusnya menjadi siaga bencana atau kita tetap memperpanjang beberapa hari misal untuk tanggap darurat itu. Tetapi, kalau kita lihat sampai hari ini, insyaallah mudah-mudahan ini sudah berakhir. Itu harapan kita," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)
