BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menegaskan anggota dewan yang terbukti positif menggunakan narkoba akan dikenai sanksi. Ia menyatakan akan menyurati fraksi hingga partai politik terkait untuk meminta tindak lanjut terhadap anggota yang terindikasi menggunakan barang terlarang tersebut.
"Pasti disanksi jika anggota DPRD ditemukan positif. Saya sebagai pimpinan lembaga DPRD nanti menyurat fraksinya, bahkan sampai ke partainya untuk diminta memberikan sanksi, kalau ada anggota DPRD," kata Rimbun, Sabtu, 21 November 2026.
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah tes urine dadakan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kotim.
Rimbun mengatakan, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif. DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat harus memberikan contoh dengan memastikan seluruh anggotanya bersih dari penyalahgunaan narkoba.
"Ini juga menjadi tolok ukur bagaimana lembaga DPRD ini menjadi bapak rakyat harus bersih semua," ujarnya.
Rimbun mengatakan, pelaksanaan tes urine bagi anggota dan sekretariat DPRD merupakan bentuk keseriusan dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba di Kotim. Langkah itu sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kepolisian dalam pemberantasan narkoba.
"Kita tidak menginginkan beredarnya narkoba, maka DPRD, anggota, dan juga sekretariat DPRD melaksanakan tes urine," tuturnya.
Ia menilai tes urine menjadi salah satu langkah untuk memastikan lingkungan DPRD tidak menjadi bagian dari persoalan penyalahgunaan narkoba. Rimbun juga meminta pemerintah daerah bersikap tegas apabila terdapat aparatur sipil negara (ASN) maupun anggota DPRD yang terindikasi menggunakan narkoba.
"Kami mohon kepada pemerintah daerah, seketika nanti ada ASN maupun anggota yang terindikasi menggunakan narkoba, ini nanti tidak diberikan toleransi," tegasnya.
Dirinya juga mengajak masyarakat mendukung tugas aparat dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, keberanian masyarakat untuk memberikan keterangan sebagai saksi masih menjadi salah satu tantangan dalam mengungkap jaringan peredaran barang terlarang tersebut.
"Sebagaimana yang kita ketahui bahwa minimnya keberanian masyarakat untuk menjadi saksi. Ini juga kami minta dukungan supaya bisa menjadi garda terdepan atau menjadi saksi sehingga bandar-bandar atau pengedar narkoba ini bisa kita sama-sama memerangi," katanya.
Ia meminta masyarakat mendukung kepolisian melalui Polres Kotim maupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Dukungan tersebut dinilai penting agar upaya penindakan terhadap bandar dan pengedar narkoba dapat berjalan lebih efektif. (DEWI PATMALASARI/j)









