BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendorong pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui sektor pajak air permukaan (PAP) perkebunan kelapa sawit.
Potensi penerimaan dari sektor tersebut dinilai dapat menambah pendapatan daerah di luar target yang telah disepakati dalam RAPBD 2027.
"Termasuk PAD ini kita genjot. Kita minta pemerintah daerah bagaimana menggali PAD dengan menyesuaikan aturan yang berlaku dari Republik ini sehingga PAD ini bisa bertambah," kata Rimbun, Selasa, 17 November 2026.
Ia menyampaikan, target PAD Kotim dalam RAPBD 2027 yang telah disepakati pada rapat kompilasi diperkirakan mencapai Rp436 miliar. Namun, angka tersebut masih berpeluang meningkat apabila potensi pendapatan dari berbagai sektor dapat dimaksimalkan.
Salah satu potensi yang menjadi perhatian Rimbun adalah pajak PAP perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, selain pajak air permukaan yang selama ini telah ditarik, terdapat potensi pajak dari setiap pohon sawit sebagaimana yang telah diterapkan di Sumatera Barat.
Ia memperkirakan, jika dihitung berdasarkan potensi dan luas perkebunan atau jumlah pohon sawit di Kabupaten Kotim, penerimaan dari sektor tersebut dapat mencapai hampir Rp1 triliun dalam satu tahun.
"Kalau kita hitung dari potensi dan luasan atau pohon sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, pasti satu tahun hampir mencapai kurang lebih Rp1 triliun. Ini yang memang kita kejar," ujarnya.
Meski demikian, Rimbun menyebut regulasi yang mengatur penerapan pajak tersebut masih belum ada di Kalimantan Tengah (Kalteng), baik dalam bentuk peraturan gubernur maupun peraturan daerah.
Karena itu, dirinya mendorong pemerintah provinsi menyusun regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai dasar penerapan pajak tersebut.
"Jadi regulasi terkait dengan pergub dan perdanya ini provinsi belum ada. Tapi kita mendorong provinsi untuk membuat perda dan pergub itu," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)









