BORNEONEWS, Sampit - Kekurangan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencapai Rp39,15 miliar. Tambahan anggaran diharapkan diprioritaskan untuk program yang mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Komisi II kami sudah melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerja dan menghasilkan beberapa hal yang pada hari ini akan segera kami sampaikan," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim M Kurniawan Anwar, Selasa, 17 November 2026.
Rincian kekurangan anggaran tersebut telah disampaikan dalam rapat kompilasi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim.
Kurniawan menyampaikan, salah satu OPD yang menjadi perhatian adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam pembahasan, pagu pendapatan yang disepakati sebesar Rp2,19 miliar, sedangkan pagu indikatif 2027 mencapai Rp10,98 miliar.
Menurutnya, sejumlah usulan dari dinas tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan pagu sekitar Rp10 miliar, dinas itu mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp2 miliar. Jika usulan tambahan anggaran disetujui, pendapatan diperkirakan dapat meningkat.
Adapun nilai usulan tambahan anggaran dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan mencapai Rp4.341.912.461.
Selanjutnya, Dinas Perikanan memproyeksikan pendapatan pada 2027 sekitar Rp75 juta, dengan pagu indikatif sebesar Rp5.788.576.842. Dinas tersebut mengajukan empat program tambahan dengan total usulan anggaran Rp4.561.690.000.
Untuk Dinas Lingkungan Hidup, proyeksi pendapatan 2027 sebesar Rp512.857.008, sedangkan pagu indikatifnya mencapai Rp16.856.526.145.
Kurniawan menilai kebutuhan tambahan anggaran di dinas tersebut cukup mendesak, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM), suku cadang, dan peningkatan prasarana pendukung.
Ia menyoroti anggaran BBM untuk operasional pengangkutan sampah yang sebelumnya hanya mencukupi lima bulan. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu pelayanan kebersihan jika tidak mendapat tambahan anggaran.
"BBM kemarin anggaran tersedia untuk BBM angkut sampah hanya lima bulan. Jadi kalau sehari saja sampah yang tidak terangkut, tentu ini akan menjadi permasalahan baru. Oleh sebab itu, beberapa hal yang kami sampaikan adalah sifatnya mendesak," ujarnya.
Total usulan tambahan anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup mencapai Rp8.427.638.750. Dalam usulan tersebut juga terdapat pengadaan alat uji laboratorium yang dinilai berpotensi menambah PAD. Dengan fasilitas itu, perusahaan-perusahaan di sekitar Kotim dapat melakukan pengujian di daerah sendiri tanpa harus mengirim sampel ke luar kabupaten.
Berikutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki proyeksi pendapatan sebesar Rp341.486.000 dan pagu indikatif 2027 sebesar Rp13.465.691.014.
Kebutuhan tambahan anggaran dinas tersebut antara lain diarahkan untuk mengantisipasi persoalan pada 2027, seperti penyediaan jalur pengaman bagi petani serta penanganan dampak yang berkaitan dengan masyarakat. Nilai usulan yang disampaikan kepada Komisi II, tetapi belum disepakati, mencapai Rp21.491.738.182.
Sementara itu, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kotim memiliki pagu sebesar Rp221.759.400. Bagian tersebut mengusulkan tambahan sekitar Rp150 juta untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, salah satunya terkait sengketa lahan.
Bagian Sumber Daya Alam Setda Kotim juga mengajukan tambahan anggaran dengan nilai kurang lebih Rp150 juta dari pagu sebesar Rp192.559.800.
"Dari semua usulan di Komisi II, dapat kami sampaikan senilai Rp39.152.979.393. Ini yang kami sampaikan, Pimpinan, kenapa perlu kami tekankan beberapa OPD memerlukan tambahan terutama yang langsung berdampak ke masyarakat," tandasnya. (DEWI PATMALASARI)









