BORNEONEWS, Sampit - Fraksi PKS-NasDem DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masalah pemerataan tenaga pendidik, kesejahteraan guru, serta ketimpangan fasilitas pendidikan di pelosok. Isu ini diminta jadi fokus utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
"Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme dan kesejahteraan guru, baik PNS, PPPK, maupun guru honorer/kontrak daerah. Dari sekian banyak persoalan, persoalan kekurangan guru di daerah terpencil dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang menahun," kata Anggota Fraksi PKS-NasDem DPRD Kotim Ariyandi, Sabtu, 14 November 2026.
Ariyandi menegaskan, pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sesuai Pasal 31 UUD 1945 sekaligus pilar utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menanggapi Raperda dari Bupati Kotim pada rapat paripurna sebelumnya, Fraksi PKS-NasDem menilai pembaruan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sangat mendesak. Regulasi daerah harus disesuaikan dengan aturan nasional demi menjawab tantangan pendidikan yang makin kompleks.
Ia mengapresiasi langkah pemda dalam memperluas layanan, melindungi masyarakat kurang mampu, serta memperkuat pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, aturan baru ini ditekankan tidak boleh sebatas normatif, melainkan harus mampu menuntaskan masalah riil di lapangan.
Berdasarkan hal tersebut, PKS-NasDem menyampaikan beberapa catatan dan pertanyaan mendasar. Pertama terkait pemerataan akses dan kualitas infrastruktur di wilayah pelosok/pedesaan. Ia mengingatkan bahwa secara geografis Kotim memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik topografi yang menantang, terutama di kawasan perhuluan dan pesisir. Masih terdapat ketimpangan fasilitas, baik sarana prasarana, serta akses internet/digital antara satuan Pendidikan di perkotaan dengan wilayah pelosok.
"Pertanyaan mendasar yang perlu kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah adalah, bagaimana strategi konkret Pemerintah Daerah dalam Raperda ini untuk memastikan pemerataan mutu fasilitas belajar, rehabilitasi sekolah rusak, serta digitalisasi pendidikan secara merata hingga ke pelosok desa," imbuhnya.
Kedua, terkait implementasi pendidikan inklusif dan afirmasi keluarga prasejahtera. Ia mengapresiasi masuknya substansi pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas serta keberpihakan pada keluarga tidak mampu. Namun, implementasinya sering kali terkendala minimnya fasilitas pendukung, seperti alat bantu belajar khusus, dan ketersediaan Guru Pendidikan Khusus.
Ketiga, terkait kesejahteraan, kompetensi, dan distribusi tenaga pendidik. PKS-NasDem mempertanyakan sejauh mana Raperda tersebut memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap perlindungan profesi, peningkatan kompetensi berkelanjutan, serta kepastian kesejahteraan bagi guru honorer di daerah terpencil yang menjadi garda terdepan pendidikan.
Keempat, terkait transparansi pembiayaan dan alokasi anggaran pendidikan. Ia mengatakan pengelolaan pendidikan yang akuntabel mutlak memerlukan kejelasan skema pendanaan, baik yang bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber sah lainnya.
"Perlunya bagi pemerintah Daerah untuk mempertegas komitmen alokasi anggaran (mandatory spending) pendidikan di Kotim agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, serta berorientasi langsung pada peningkatan mutu proses belajar-mengajar" pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)
