BORNEONEWS, Sampit - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti kesenjangan akses serta mutu pendidikan, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman.
"Fraksi Golkar memandang bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan pedalaman. Dalam berbagai kunjungan lapangan, kami masih menemukan keterbatasan sarana pendidikan, kekurangan dan belum meratanya tenaga pendidik, serta sulitnya akses pendidikan di sejumlah wilayah," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim Riskon Fabiansyah, Sabtu, 14 November 2026.
Hal tersebut disampaikan Fraksi Golkar terhadap Raperda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan usulan eksekutif. Pihaknya mengapresiasi pembaruan regulasi pendidikan agar selaras dengan regulasi pusat dan pembagian kewenangan pemerintahan yang berlaku.
Namun, Riskon menekankan, kehadiran perda baru tidak boleh sebatas formalitas penyesuaian aturan. Produk hukum ini wajib tuntas menjawab masalah riil di lapangan, mulai dari pemerataan akses, peningkatan kualitas belajar, hingga kesiapan siswa menghadapi tantangan zaman.
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar pada capaian rata-rata lama sekolah (RLS) di Kotim. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, RLS Kotim baru menyentuh angka 8,25 tahun, masih tertinggal di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di posisi 8,96 tahun.
Sebagai perbandingan, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencapai 8,87 tahun, sementara Kota Palangka Raya menembus 11,69 tahun. Adapun angka harapan lama sekolah (HLS) di Kotim tercatat sebesar 12,90 tahun.
Bagi Fraksi Golkar, data tersebut mengindikasikan perlunya intervensi agar masyarakat semakin terdorong menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pemkab Kotim diminta mengurai akar masalah secara jeli, mulai dari kendala ekonomi keluarga, akses geografis, kelanjutan sekolah antarjenjang, hingga kualitas layanan sekolah.
Selain itu, Raperda ini wajib memuat aturan yang tegas guna mengatasi perbedaan fasilitas serta distribusi guru. Alokasi anggaran pendidikan perlu diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang paling membutuhkan di wilayah pelosok dan pedalaman.
Di luar aspek pemerataan, peningkatan mutu pembelajaran juga menjadi poin krusial. Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak cukup diukur lewat fisik gedung atau besaran pos anggaran semata, melainkan tercermin dari naiknya kemampuan literasi, numerasi, daya kritis, serta karakter siswa.
Fraksi Golkar turut mendorong penuh implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. Pemda diminta mendata anak tidak sekolah, mengawal keluarga prasejahtera, serta bersinergi dengan pemprov demi menjamin kelanjutan sekolah hingga jenjang menengah.
Menyongsong era digital, Raperda ini juga didorong adaptif terhadap pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) di dunia pendidikan. Penguatan kompetensi guru serta pemerataan infrastruktur digital mutlak diperlukan agar siswa di kota maupun pedalaman punya hak akses yang setara.
penyaluran bantuan pendidikan turut disorot Fraksi Golkar. Pemerintah daerah didesak mengevaluasi total program bantuan bagi keluarga kurang mampu, mencakup akurasi data penerima, serapan anggaran, hingga efektivitas di tingkat bawah.
Fraksi Golkar mencermati bahwa Kotim telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu, serta Perbup Nomor 43 Tahun 2019 tentang bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu.
"Fraksi Golkar memandang bahwa pembentukan Raperda baru harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Pemerintah Daerah juga perlu mengevaluasi pelaksanaan bantuan pendidikan selama ini, termasuk jumlah penerima, realisasi anggaran, dan efektivitas penyalurannya," imbuhnya.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa pembagian kewenangan pendidikan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat harus tetap dihormati.
Namun, Pemerintah Kabupaten juga perlu memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Pemkab untuk memberikan akses pendidikan terhadap warganya yang tidak mampu, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
"Fraksi Golkar berharap berbagai catatan dan masukan yang telah disampaikan mendapat perhatian dan tanggapan dari Pemerintah Daerah, sehingga Perda yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kotim secara luas," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)
