BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah menegaskan pengaturan ekonomi digital di Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak, mulai dari konsumen, pedagang online, pengemudi ojek daring, hingga penyedia layanan logistik.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan penyusunan regulasi perlu dilakukan secara hati-hati karena struktur pasar digital Indonesia berbeda dengan negara lain.
"Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia," kata Edwin sebagaimana dikutip dari siaran pers pemerintah di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.
"Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut," lanjutnya.
Edwin menjelaskan, ekonomi digital Indonesia melibatkan banyak pihak yang saling terhubung dalam satu ekosistem. Karena itu, perubahan kebijakan terhadap perusahaan platform dapat memengaruhi berbagai kelompok masyarakat.
"Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya," ujarnya.
"Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing," tambah Edwin.
Menurutnya, perkembangan layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi juga telah mengubah pola persaingan usaha.
Model bisnis yang sebelumnya berkembang melalui ekonomi berbagi dan pekerjaan fleksibel atau gig economy kini semakin bergantung pada perusahaan penyedia platform digital.
"Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform," katanya.
Edwin menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran dalam pasar digital banyak dipengaruhi insentif yang diberikan perusahaan platform besar.
Ketika perusahaan mulai mengejar keuntungan setelah sebelumnya mengandalkan pendanaan investor, perubahan tarif layanan, potongan bagi pedagang, maupun pengurangan insentif dapat memengaruhi pendapatan mitra usaha.
"Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya," ujarnya.
Edwin juga menyoroti risiko konsentrasi usaha melalui integrasi vertikal dalam ekosistem platform digital.
Menurutnya, penguasaan berbagai layanan oleh satu kelompok usaha dapat membatasi penyebaran teknologi, memusatkan sumber daya, serta menyulitkan pengelolaan data.
"Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta," jelasnya.
Karena itu, Kemkomdigi menerapkan tiga prinsip dalam pengaturan ekonomi digital, yakni membuka kesempatan bagi seluruh pihak, menciptakan persaingan usaha yang adil, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Pengaturan tersebut diarahkan agar konsumen mendapatkan layanan dengan harga kompetitif, pedagang memiliki kesempatan mengembangkan usaha, serta pengemudi mitra memperoleh peluang ekonomi yang adil.
Edwin menegaskan pemerintah tidak perlu selalu melakukan intervensi terhadap aktivitas pasar digital apabila mekanisme persaingan masih berjalan dengan baik.
"Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan," katanya.
Sumber: ANTARA
