BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tengah menyiapkan regulasi untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di daerah tersebut.
Aturan itu disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN).
Penyusunan regulasi dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah guna memastikan setiap ketentuan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, mengatakan peraturan daerah harus disusun berdasarkan kewenangan pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek formal dan prosedural, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan secara efektif," kata Hajrianor di Palangka Raya, Jumat, 13 November 2026.
Menurutnya, aturan yang disusun perlu memberikan kejelasan mengenai peran masing-masing instansi dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Hal itu penting agar pelaksanaan program P4GN-PN tidak berjalan secara terpisah, melainkan melibatkan koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan.
Dalam proses penyusunan, sejumlah ketentuan dalam rancangan peraturan tersebut masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait kejelasan norma, penggunaan istilah, serta pembagian kewenangan pemerintah daerah.
Pembahasan juga mencakup mekanisme fasilitasi dan koordinasi antarperangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Penyempurnaan dilakukan melalui pembahasan pasal demi pasal oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulang Pisau.
Proses pembahasan melibatkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Kalteng, Muhamad Mufid, Sekretaris Kesbangpol Pulang Pisau, Yudi Mizael, serta Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Pulang Pisau, Taufik Rahman.
Sekretaris Kesbangpol Pulang Pisau, Yudi Mizael, mengatakan masukan dari tim perancang diperlukan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program P4GN-PN.
"Masukan dari Tim Perancang sangat penting bagi kami untuk menyempurnakan substansi Raperbub ini, sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program P4GN-PN di Kabupaten Pulang Pisau," ujarnya.
Menurut Yudi, keberadaan aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Regulasi itu juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi persoalan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika di Kabupaten Pulang Pisau.
Hasil pembahasan bersama Kemenkum Kalteng akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan sebelum rancangan peraturan memasuki tahapan berikutnya.
Hingga saat ini, aturan tersebut masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.
Pemerintah daerah berharap regulasi yang sedang disiapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Pulang Pisau.
