BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfokuskan pendataan bantuan seragam gratis tahun 2026 kepada peserta didik dari keluarga penerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dan kelompok desil 1 sampai 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebijakan pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hampir 38.000 paket seragam gratis dari program Gubernur H. Agustiar Sabran diterima peserta didik sesuai kondisi ekonomi keluarganya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, meminta seluruh kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) memperhatikan ketepatan data calon penerima bantuan.

Menurut Reza, penggunaan data sosial menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan. Namun, sekolah tetap harus melakukan evaluasi apabila terdapat perbedaan antara data administrasi dan kondisi sebenarnya.

Ia menjelaskan, kemungkinan terdapat peserta didik yang membutuhkan bantuan tetapi belum tercatat dalam data sosial. Kondisi sebaliknya juga dapat terjadi pada siswa yang masuk kelompok desil prioritas, tetapi keadaan ekonominya di lapangan tidak sesuai dengan data.

"Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Saya berharap seluruh kepala sekolah harus mengenali siswa-siswinya dan harus tahu siapa orang tuanya, di mana rumahnya, serta jangan sampai lalai atau abai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah," ujar Reza dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Jumat, 13 November 2026.

Reza menegaskan, kepala sekolah perlu mengetahui kondisi sosial peserta didik agar proses verifikasi tidak hanya mengandalkan data yang tersedia.

Selain melalui pendataan di sekolah, peserta didik yang membutuhkan bantuan dapat dilaporkan melalui kanal Lapor Pak Gub.

Laporan tersebut selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk membantu menyelaraskan data penerima manfaat.

Dengan pendataan dan evaluasi tersebut, pemerintah mengharapkan penyaluran bantuan seragam gratis dapat lebih sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga peserta didik. (HERMAWAN DP)