BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah meminta seluruh kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) mempercepat penyelesaian data kependudukan peserta didik menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyusul masih adanya ratusan peserta didik yang data kependudukannya belum tuntas.
Menurut Reza, persoalan administrasi kependudukan perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat keikutsertaan peserta didik dalam pelaksanaan TKA 2026.
Ia menegaskan, dispensasi yang diberikan pemerintah pusat akibat kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak boleh membuat sekolah mengabaikan persiapan administrasi.
"Kita sudah mendapatkan dispensasi karena kondisi karhutla di Kalimantan Tengah. Pemerintah pusat sudah memberikan kelonggaran itu. Saya berharap seluruh kepala sekolah jangan menggampangkan pelaksanaan TKA di satuan masing-masing," tegas Reza dalam keterangannya seperti dikutip borneonews pada Jumat, 13 November 2026.
Ia menyebutkan, sejumlah persoalan yang masih ditemukan berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum tercatat, nomor Kartu Keluarga (KK) bermasalah, hingga adanya NIK ganda.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Disdik Kalteng telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Melalui koordinasi tersebut, sekolah dapat melaporkan data peserta didik yang belum valid agar segera ditindaklanjuti, termasuk persoalan NIK ganda dan kelengkapan dokumen kependudukan.
Reza meminta seluruh kepala sekolah segera melakukan pengecekan data peserta didik dan menyampaikan kendala yang ditemukan kepada Disdik Kalteng agar dapat dikoordinasikan dengan Dukcapil. (HERMAWAN DP)
