BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun hingga Oktober 2026.

Angka tersebut setara dengan 120 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, dengan pertumbuhan sebesar 37 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, Suahasil mengatakan capaian tersebut turut ditopang oleh sejumlah penerimaan yang bersifat satu kali (one-off), terutama dari penertiban kawasan hutan yang hingga saat ini telah menyumbang lebih dari Rp55 triliun.

Selain itu, peningkatan PNBP juga didukung oleh sejumlah komponen penerimaan lainnya, termasuk pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA).

Realisasi pendapatan SDA hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp256,1 triliun atau tumbuh 23,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh kenaikan harga komoditas. "Harganya tinggi, makanya PNBP-nya juga meningkat," kata Suahasil.

Secara terperinci, pendapatan SDA terdiri atas penerimaan sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp105,1 triliun serta sektor nonmigas sebesar Rp150,9 triliun.

Sementara itu, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) mencapai Rp58 triliun. Penerimaan tersebut bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) serta dividen dari special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Adapun PNBP yang berasal dari kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp130 triliun. Realisasi tersebut telah melampaui proyeksi dalam laporan semester (lapsem), meskipun masih terdapat tambahan penerimaan sebesar Rp6,1 triliun yang perlu diupayakan.

Di sisi lain, pendapatan badan layanan umum (BLU) telah terealisasi sebesar Rp107,7 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN 2026.

Penerimaan perpajakan tumbuh 20,8 persen secara tahunan menjadi Rp2.064 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau tumbuh 15,6 persen secara tahunan. Jumlah tersebut setara dengan 78 persen dari pagu APBN 2026.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp653,6 triliun. Hingga akhir Oktober 2026, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun. Capaian tersebut berbalik dari desain APBN 2026 yang sebelumnya menetapkan keseimbangan primer defisit sebesar Rp89,7 triliun.

SUMBER: ANTARA