BORNEONEWS, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya menargetkan proses pengisian jabatan wakil presiden (wapres) yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya tidak memakan waktu lama.
Untuk membahas proses tersebut, MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) dengan empat agenda utama.
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani dalam konferensi pers sebelum rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Muzani menjelaskan, agenda pertama rapat gabungan adalah menentukan jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna MPR terkait pemilihan wakil presiden definitif.
Agenda kedua adalah meminta persetujuan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon tersebut setelah menerima surat dari MPR.
"Kapan surat akan dikirim? Akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani.
Agenda ketiga adalah membahas pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.
Tim verifikasi tersebut akan beranggotakan sekitar 5 persen dari total anggota MPR atau kurang lebih 36 orang.
"Tim verifikasi beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR, kurang lebih 36 orang jumlahnya," kata Muzani.
Sementara itu, agenda keempat adalah membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih melalui Rapat Paripurna MPR.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11).
Penyerahan surat tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta sejumlah wakil ketua MPR. Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit.
Setelah menerima surat tersebut, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
SUMBER: ANTARA
