BALAP liar kembali terjadi di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Meski penindakan sebelumnya telah dilakukan aparat kepolisian, aktivitas yang membahayakan keselamatan tersebut seolah belum juga berhenti. Jalan Tambun Bungai dan Jalan Ahmad Yani kembali dilaporkan menjadi arena balap liar pada Jumat dini hari, 13 November 2026.
Berulangnya kejadian ini memperlihatkan bahwa penindakan yang telah dilakukan belum cukup menyelesaikan persoalan. Penertiban mungkin dapat membubarkan kerumunan dan menghentikan aktivitas untuk sementara waktu. Namun, jika beberapa hari kemudian kegiatan serupa kembali muncul, berarti ada persoalan mendasar yang belum tersentuh dalam penanganannya.
Persoalan ini juga tidak boleh dilihat semata-mata sebagai pelanggaran lalu lintas. Balap liar di jalan umum menyangkut keselamatan pengguna jalan, ketenangan warga, serta hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik tanpa ancaman dari aktivitas berbahaya. Jalan raya bukan arena kompetisi yang dapat dikuasai sekelompok orang pada waktu tertentu.
Hal yang lebih memprihatinkan adalah mulai munculnya indikasi gesekan dengan masyarakat. Temuan pecahan kaca yang kembali dilaporkan di Jalan Tambun Bungai dan diduga sengaja dihamburkan saat aktivitas balap liar berlangsung patut menjadi perhatian serius. Meski motif dan pihak yang bertanggung jawab masih perlu dipastikan, kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Jika aktivitas ini terus berulang dan warga merasa keselamatannya terganggu, bukan tidak mungkin muncul reaksi spontan dari masyarakat. Situasi semacam itu berpotensi berkembang menjadi konflik antara warga dan kelompok yang terlibat balap liar. Karena itu, aparat dan pemerintah daerah semestinya membaca persoalan ini sebagai peringatan dini sebelum ketegangan semakin meluas.
Kepolisian tentu memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Patroli pada jam rawan, pemetaan titik berkumpul, penindakan terhadap pelanggaran, serta penegakan sanksi secara konsisten perlu dilakukan. Namun, pendekatan tersebut harus disertai evaluasi. Jika Jalan Tambun Bungai dan Ahmad Yani berulang kali menjadi lokasi kejadian, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah aktivitas berlangsung atau berdasarkan laporan warga.
Pemerintah daerah juga tidak boleh sekadar menyerahkan seluruh persoalan kepada kepolisian. Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat kecamatan dan kelurahan, pengelola jalan, sekolah, orang tua, serta komunitas otomotif perlu dilibatkan. Pemetaan titik rawan, penerangan jalan, evaluasi desain dan pengamanan ruas yang sering digunakan, serta saluran pengaduan masyarakat perlu menjadi bagian dari langkah bersama.
Pengalaman Singapura dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran. Kepolisian negara tersebut menggabungkan edukasi keselamatan jalan, keterlibatan masyarakat, dan penegakan hukum. Di Indonesia sendiri, Korlantas Polri telah mendorong patroli malam hingga dini hari di lokasi rawan. Artinya, penanganan balap liar tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban, tetapi harus menggabungkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang konsisten.
Pada akhirnya, Kuala Kapuas membutuhkan langkah nyata yang terukur, bukan sekadar respons setiap kali balap liar kembali terjadi. Pemerintah daerah dan kepolisian perlu duduk bersama, menyusun strategi lintas sektor, menetapkan target penurunan kejadian, dan membuka ruang pelaporan masyarakat. Anak-anak muda yang memiliki minat pada otomotif juga perlu diarahkan pada kegiatan positif dan terorganisasi. Jangan sampai persoalan yang terus dibiarkan ini berkembang menjadi bom waktu. Sebelum terjadi kecelakaan, korban, atau konflik terbuka dengan masyarakat, sudah semestinya ada langkah serius untuk menghentikannya.
Penulis: Sabrianoor, wartawan borneonews.co.id bertugas di Kapuas
