BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berencana mengajukan penetapan status siaga banjir kepada Wali Kota Palangka Raya sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan pada akhir 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan rencana tersebut didasarkan pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan wilayah Kalimantan Tengah memasuki musim hujan pada akhir tahun ini.
“Untuk saat ini memang kita akan mengajukan ke Bapak Wali Kota terkait dengan status siaga banjir. Karena kita sudah dapat data dari BMKG bahwa untuk akhir tahun 2026 ini kita memasuki musim hujan,” kata Hendrikus, Jumat, 13 November 2026.
Ia menegaskan, status yang akan diusulkan adalah siaga banjir, bukan status tanggap darurat. Penetapan status siaga diperlukan agar pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi sebelum banjir terjadi.
Menurutnya, melalui status tersebut, penanganan potensi banjir dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor yang ada di Kota Palangka Raya.
Saat ini, BPBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup, telah melakukan pemetaan dan peninjauan lapangan terhadap kawasan rawan banjir.
Hendrikus menyebutkan, peta kawasan rawan banjir sebenarnya sudah tersedia dalam dashboard pemerintah. Namun, pencermatan di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan langkah mitigasi dapat dilakukan pada titik-titik yang berpotensi mengganggu permukiman masyarakat.
Selain pemetaan, Pemko juga tengah mengintensifkan pembersihan saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat tumpukan sampah. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memperlancar aliran air ketika curah hujan meningkat.
"BPBD juga membuka kesempatan bagi forum relawan pemadam kebakaran dan pertolongan untuk terlibat dalam kegiatan mitigasi banjir, terutama membantu pembersihan drainase bersama perangkat daerah terkait," ujarnya.
Hendrikus berharap langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal melalui kolaborasi seluruh OPD, relawan, dan masyarakat sehingga potensi banjir dapat diminimalkan serta tidak sampai mengganggu aktivitas dan permukiman warga Kota Palangka Raya. (MARINI)
