BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, memaparkan rincian rekapitulasi rencana penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) tahun 2026 yang dialokasikan khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kota Palangka Raya.
Paparan ini menjadi gambaran transparansi kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam upaya penanggulangan bencana tahun 2026
Budi menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 16 uraian kebutuhan belanja yang dirinci secara detail untuk mendukung operasional penanganan Karhutla.
Total kebutuhan dana yang direncanakan mencapai lebih dari Rp 9,99 miliar, yang akan digunakan untuk berbagai aspek penting mulai dari operasional lapangan hingga perlindungan bagi para relawan yang bertugas di garis depan.
Pos terbesar dalam rincian anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.393.261.000.
Selain kebutuhan BBM, pos pengeluaran yang cukup besar juga dialokasikan untuk peralatan dan mesin sebesar Rp 1.252.750.000 serta modal peralatan dan mesin sebesar Rp 2.455.483.595.
Hendrikus juga menekankan pentingnya dukungan logistik bagi personel yang bertugas, terlihat dari alokasi belanja uang harian sebesar Rp 978.860.000 serta makan minum aktivitas lapangan sebesar Rp 460.389.000.
Aspek kesehatan tidak luput dari perhatian, terlihat dari alokasi belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) sebesar Rp 291.341.050, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sebesar Rp 462.475.000, serta modal alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp 59.338.000.
Salah satu bentuk perhatian nyata terhadap para relawan terlihat dari alokasi asuransi ketenagakerjaan bagi 117 orang relawan senilai Rp 2.948.400.
"Hal ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan dan apresiasi atas pengorbanan warga yang secara sukarela turun ke lokasi kebakaran untuk membantu pemerintah memadamkan api," ungkap budi, Minggu 1 November 2026.
Lanjutnya pos penting lainnya meliputi pembuatan sumur bor senilai Rp 168.000.000 yang berfungsi menyediakan sumber air di kawasan rawan kebakaran, kebutuhan bagi masyarakat terdampak Karhutla sebesar Rp 184.200.000, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.
"Dengan adanya transparansi ini saya harap masyarakat bisa memahami dan mengetahui upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan Karhutla," pungkasnya. (PATHUR/Y)
