BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan industri media massa agar tidak menyerahkan kendali ruang redaksi kepada algoritma platform digital yang semakin memengaruhi penyebaran informasi di masyarakat.
Menurutnya, keputusan mengenai berita yang layak disampaikan kepada publik harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor dengan mempertimbangkan nilai jurnalistik serta kepentingan masyarakat.
"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," kata Meutya sebagaimana dikutip dari keterangan kementerian di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam acara peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.
Ia menilai algoritma yang digunakan perusahaan teknologi global memiliki pengaruh besar terhadap distribusi informasi, tetapi belum tentu memperhatikan nilai dan etika jurnalistik maupun kepentingan masyarakat.
Meutya juga mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) belum sepenuhnya mampu menggantikan kemampuan manusia dalam menilai kualitas dan dampak sebuah informasi.
Karena itu, peran jurnalis dan editor masih diperlukan untuk memahami konteks berita, mempertimbangkan kepentingan publik, serta memperhitungkan konsekuensi dari pemberitaan.
Di sisi lain, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat turut memberikan tekanan terhadap industri media nasional.
Meutya menyebut sekitar 64 persen masyarakat kini memperoleh informasi melalui media sosial, sehingga media massa harus menghadapi dominasi algoritma platform digital dalam menjangkau pembaca.
"Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters (itu penting)," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Meutya, telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Peraturan tersebut ditujukan untuk mendukung keberlangsungan ekosistem media nasional di tengah perkembangan perusahaan teknologi digital.
Meutya menyatakan pemerintah tetap mempertahankan penerapan aturan tersebut meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global.
"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan," katanya.
Selain melalui peraturan presiden, pemerintah juga mendorong pembahasan undang-undang mengenai hak media massa di DPR.
Menurut Meutya, upaya tersebut menghadapi tantangan karena adanya penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi besar dunia.
"Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia," ujarnya.
Meutya juga menilai kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya menunjukkan industri media massa nasional masih memiliki peluang untuk berkembang.
Ia menyebut keberagaman saluran informasi, termasuk media cetak dan media konvensional, tetap diperlukan meskipun masyarakat semakin banyak mengakses informasi melalui platform digital.
Menkomdigi mendorong perusahaan media nasional mempertahankan independensi ruang redaksi dan memastikan informasi yang disampaikan tetap memperhatikan kepentingan publik, budaya, serta ketentuan hukum Indonesia.
"Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka di situlah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai," kata Meutya.
Sumber: ANTARA
