BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar 472,6 miliar dolar AS untuk menjalankan agenda penanganan perubahan iklim selama periode 2031–2035.

Kebutuhan tersebut tercantum dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia dan tidak dapat dipenuhi hanya melalui anggaran pemerintah.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto, mengatakan Indonesia perlu memperluas sumber pembiayaan sekaligus menyiapkan proyek iklim yang layak mendapatkan investasi.

“Indonesia memperkirakan kebutuhan pendanaan sebesar 472,6 miliar dolar AS untuk periode 2031–2035, yang tidak dapat dipenuhi oleh keuangan pemerintah saja. Namun, pendanaan hanyalah sebagian dari tantangan,” kata Febrian dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk From Climate Plans to Investable Pipelines: Bridging Ambition, Policy, and Finance in Indonesia di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye.

Menurut Febrian, tantangan pembiayaan iklim tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan proyek untuk mendapatkan dukungan investasi.

Sebagai negara percontohan Climate Implementation BRIDGE, Indonesia memiliki kesempatan memperkuat proses perencanaan, persiapan proyek, hingga pembiayaan pelaksanaan program iklim.

“Modal tidak hanya mengikuti ambisi. Modal mengikuti kejelasan. Keberhasilan aksi iklim tidak diukur dari ambisi rencana kita, tetapi dari hasil yang dicapai: dari rencana ke pipeline, dari pipeline ke investasi, dan dari investasi ke hasil nyata,” ujarnya.

Febrian menjelaskan, investor membutuhkan kepastian regulasi, pihak penanggung jawab proyek yang kredibel, serta pembagian risiko yang jelas sebelum menanamkan modal.

Karena itu, pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, mitra pembangunan, dan investor perlu menyelaraskan prioritas untuk mempercepat realisasi pembiayaan iklim.

Penyiapan proyek juga harus mencakup studi kelayakan, proses perizinan, kepastian lahan, serta perlindungan lingkungan dan sosial.

Selain itu, setiap proyek perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dan disesuaikan dengan sumber pembiayaan yang paling tepat.

Untuk proyek perintis seperti pengembangan amonia hijau, Febrian menilai diperlukan kepastian permintaan atau offtake, ketersediaan listrik hijau berbiaya rendah, serta dukungan kebijakan.

“Investasi iklim harus memberikan lebih dari sekadar penurunan emisi. Investasi ini harus menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan akses energi, memperkuat ekonomi lokal, melindungi penghidupan, dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Investasi iklim seharusnya menjadi investasi pada manusia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menjelaskan bahwa pemodelan ekonomi hijau digunakan untuk membantu menentukan program prioritas pembangunan.

Melalui pemodelan tersebut, pemerintah dapat memperkirakan dampak suatu program terhadap emisi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan tingkat kerentanan masyarakat.

Nizhar mengatakan setiap proyek prioritas memerlukan lembaga penanggung jawab, estimasi kebutuhan anggaran, serta penilaian kesiapan sebelum ditawarkan kepada calon penyandang dana.

“Kita bisa menentukan proyek yang membutuhkan pendanaan publik, yang bisa menarik investasi swasta, dan yang membutuhkan kombinasi keduanya. Jalannya jelas, kita menggunakan rencana pembangunan untuk menetapkan arah, pemodelan untuk memilih prioritas, dan penyiapan proyek untuk mengubah prioritas itu menjadi portofolio yang dapat dibiayai oleh mitra pendanaan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kita,” ujar Nizhar.

Dari sisi investor, Chief Executive Officer Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), Rebecca Mikula-Wright, menekankan pentingnya penyusunan proyek yang siap investasi, terutama untuk mendukung transisi sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Menurutnya, peta jalan transisi yang matang, kepastian kebijakan, tata kelola yang kuat, serta pembagian risiko yang proporsional merupakan faktor penting dalam menarik pembiayaan swasta.

“Investor siap mendukung langkah Indonesia untuk mencapai ekonomi hijau. Dalam studi terbaru kami tentang ekspektasi investor terhadap peta jalan transisi sektor ketenagalistrikan, kami menyoroti pentingnya rencana transisi iklim dan prioritas pembangunan Indonesia diterjemahkan menjadi rangkaian proyek yang layak investasi. Kejelasan itulah prasyarat agar modal mulai bergerak,” kata Rebecca.

Sumber: ANTARA