BORNEONEWS, Jakarta - Indonesia mendorong ekosistem laut menjadi bagian penting dalam agenda aksi iklim global pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano mengatakan, laut harus diakui sebagai bagian dari solusi perubahan iklim, terutama melalui penguatan pendanaan dan upaya adaptasi berbasis ekosistem laut.
"Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi," kata Irwan dalam siaran resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Dalam Dialog Laut dan Perubahan Iklim yang digelar sebagai kegiatan pendamping COP31 pada Rabu, 11 November 2026, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama.
Ketiganya meliputi penguatan hasil COP31, keberlanjutan kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), serta percepatan penerapan aksi iklim berbasis ekosistem laut.
Irwan menjelaskan, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekosistem, menjaga ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir.
Indonesia juga mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris. Peta jalan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara tanpa menambah beban pelaporan.
Dalam upaya konkret, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC). Salah satu target yang ditetapkan adalah rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare.
Selain itu, pemerintah tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui penyusunan peraturan menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.
Meski demikian, Irwan menilai pelaksanaan berbagai komitmen tersebut masih membutuhkan dukungan internasional. Karena itu, Indonesia mendorong perluasan akses pendanaan berbasis hibah, dukungan pengembangan proyek, serta perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan.
Peningkatan kapasitas negara juga dinilai penting agar potensi karbon biru dapat dikembangkan menjadi aksi iklim nyata di tingkat regional.
"Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata," ujar Irwan.
SUMBER: ANTARA









