BORNEONEWS, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan jabatan diundur menjadi 9 Desember 2026.

Sebelumnya sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.Muzani mengatakan, pengunduran jadwal tersebut dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki agenda yang padat serta membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung guna menentukan dua nama calon wakil presiden (wapres).

"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani dalam konferensi pers seusai Rapat Gabungan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.

Artinya, Presiden Prabowo harus menyampaikan nama-nama calon wapres paling lambat pada 25 November 2026.

Selain itu, Muzani menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui mekanisme pelantikan wakil presiden dengan berpedoman pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nantinya, MPR akan melantik wakil presiden terpilih.

Terkait mekanisme pemilihan, apakah akan dilakukan melalui pemungutan suara (voting) atau mekanisme lainnya, Muzani mengatakan hal tersebut akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc.

"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," ujarnya.

Muzani menambahkan, keputusan pengunduran jadwal Sidang Paripurna MPR RI atas permintaan Presiden Prabowo tersebut telah disetujui oleh para pimpinan fraksi partai politik di MPR RI serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," katanya.

SUMBER: ANTARA