BORNEONEWS, Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) mengatur pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Lembaga ini disiapkan untuk memfasilitasi perselisihan antaranggota melalui mekanisme mediasi dan/atau arbitrase.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan, pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu materi utama dalam RUU Kadin yang merupakan inisiatif DPR.
“Kehadiran mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, profesional dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti,” kata Adisatrya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
RUU Kadin terdiri atas 13 bab dan 43 pasal. Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dinilai diperlukan agar kerangka hukum organisasi tersebut sesuai dengan perkembangan dunia usaha.
Adisatrya menjelaskan, perubahan struktur industri, integrasi perdagangan global, digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan daya saing membuat Kadin membutuhkan kelembagaan yang lebih relevan dan adaptif.
Selain penyelesaian sengketa bisnis, RUU tersebut juga mengatur kedudukan Kadin, fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan dan pendampingan. Materi lainnya mencakup kode etik, majelis kehormatan, serta sistem data dan informasi Kadin.
Dalam rapat yang sama, pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kadin kepada Komisi VI DPR RI.
Sejumlah masukan pemerintah meliputi pengaturan Kadin sebagai induk organisasi yang mandiri, kedudukan dan fungsi organisasi, serta keselarasan kewenangan sektoral dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri.
Pemerintah juga memberikan masukan terkait penguatan peran dan keanggotaan, tata kelola, serta pengawasan Kadin.
Setelah menerima DIM tersebut, Komisi VI DPR menyatakan siap melanjutkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah dalam pembicaraan tingkat I.
Komisi VI menargetkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut rampung pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
SUMBER: ANTARA









