BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pokja tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Keanggotaannya melibatkan Kejaksaan Agung, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Polri, akademisi, dan hakim.
“Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk,” kata Yusril saat memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Pembentukan pokja merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengidentifikasi penyebab belum tuntasnya penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Yusril menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta kendala teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.
Namun, pembagian kewenangan tersebut kerap memunculkan kendala ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dinilai belum memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
“Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, 'Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.' Penyelidik bilang, 'Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.' Ada hambatan-hambatan seperti itu,” ujar Yusril.
Dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, baru empat kasus yang diproses melalui pengadilan. Sementara 13 kasus lainnya belum menemukan titik terang penyelesaian.
Kasus-kasus tersebut antara lain peristiwa 1965–1966, penembakan misterius (petrus), Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998.
Yusril menegaskan, pembentukan pokja bukan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan, melainkan mencari solusi teknis agar kewenangan setiap lembaga dapat dijalankan lebih efektif. Pokja diharapkan merumuskan mekanisme yang menyelaraskan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga penanganan perkara tidak terus mengalami kebuntuan.
Ketua Pokja Otto Hasibuan mengatakan, tim akan mengidentifikasi persoalan yang membuat penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM berat berulang kali terhambat.
Salah satu opsi yang akan dikaji adalah penempatan personel kejaksaan untuk memberikan supervisi terhadap penyelidikan Komnas HAM. Langkah tersebut diharapkan membantu memastikan terpenuhinya aspek pembuktian, kriminologi, dan penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat.
“Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan,” kata Otto.
Adapun pelibatan pihak lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, masih akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan pokja.
SUMBER: ANTARA









