BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan pengungsi di Papua. Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas.
Anggota Komnas HAM Amiruddin mengusulkan Kementerian HAM menjadi pusat koordinasi agar penanganan pengungsi di berbagai wilayah Papua, terutama Papua Tengah dan Pegunungan, dapat dilakukan secara terpadu.
"Pengungsi di berbagai wilayah di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan, menjadi perhatian banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri," kata Amiruddin dalam Rapat Koordinasi Isu Pengungsi di Tanah Papua yang diselenggarakan Kementerian HAM di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurut Amiruddin, penanganan harus mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu lama.
Ia juga mengingatkan dinamika keamanan di wilayah konflik berpotensi memengaruhi jumlah pengungsi. Operasi keamanan yang masih berlangsung secara masif dinilai dapat mendorong bertambahnya masyarakat yang meninggalkan tempat tinggal.
"Dalam konteks HAM, kita setuju atau tidak, pengungsi atau masyarakat yang bergerak jadi pengungsi tidak terlepas dari problem keamanan. Saya perhatikan kondisi di lapangan, operasi masih dilakukan. Kalau operasi masih dilakukan secara masif akan berdampak pada jumlah pengungsi yang bertambah," ujarnya.
Amiruddin berharap koordinasi di bawah Kementerian HAM dapat memastikan pengungsi memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial.
Ia menilai pengungsian berkepanjangan berisiko membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan dasar, tempat tinggal, hingga mata pencaharian. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan generasi berikutnya di Papua.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal mengatakan persoalan pengungsi merupakan isu HAM yang membutuhkan perhatian dan langkah konkret.
"Tantangan mengenai isu pengungsi ini paling konkret dan mendesak. Jumlah data pasti mengenai pengungsi belum ada. Tetapi intinya pengungsi itu memang ada," katanya.
Munafrizal menjelaskan dampak pengungsian mencakup pemenuhan hak atas keselamatan dan rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, serta hak ekonomi dan sosial. Perlindungan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan juga menjadi perhatian.
Ia berharap rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga menghasilkan rumusan penanganan yang dapat segera dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi pengungsi di Papua.
"Setelah pertemuan ini, kita bisa menghasilkan rumusan konkret untuk bisa dieksekusi sehingga pengungsi di Papua bisa lebih baik. Langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi di sana jadi lebih baik," ujarnya.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komisi Nasional Disabilitas, Kemenko Polkam, TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
SUMBER: ANTARA









