BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 16 November 2026.

Yuas mengatakan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah diharapkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Yuas.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menjaga kondusivitas proses penetapan upah minimum melalui komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha.

Tito menegaskan penetapan upah minimum melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Dia meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan bersama agar proses penetapan upah berjalan kondusif tanpa menimbulkan perselisihan. (HERMAWAN DP)