BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah daerah diminta mematuhi batas waktu penetapan upah minimum Tahun 2027, yakni 21 November untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta 25 November 2026 untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan sosialisasi penetapan upah minimum 2027, perlindungan sosial, dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin, 16 November 2026.
Tito menegaskan pemerintah daerah harus memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan agar proses penentuan upah minimum berjalan sesuai ketentuan.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum. Untuk tingkat provinsi, UMP dan UMSP Tahun 2027 paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara itu, UMK dan UMSK paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026,” tegas Tito.
Dia menyampaikan apabila pemerintah kabupaten dan kota belum menetapkan UMK dan UMSK hingga batas waktu tersebut, gubernur dapat mengambil alih proses penetapannya.
Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau pelaksanaan penetapan upah minimum di seluruh daerah.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan Pemprov Kalteng akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan UMP dan UMSP, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota diharapkan menetapkan UMK sesuai ketentuan yang berlaku.









